Articles

• RELEVANSI KONSEP NEGARA HUKUM PANCASILA DENGAN WELFARE STATE DALAM IMPLEMENTASINYA DENGAN PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA

  I Ketut Cahyadi Putra

  1 - 12

  • PDF
• PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK IMPOR YANG TIDAK TERDAFTAR DI BBPOM DENPASAR

  Ni Putu Januaryanti Pande

  13 - 22

  • PDF
• PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEDOFILIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA

  Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari

  23 - 36

  • PDF
• DIVERSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

  I Made Wiharsa

  37 - 51

  • PDF
• PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN PARIWISATA TANAH LOT ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABANAN DENGAN DESA PAKRAMAN BERABAN DALAM PERSPEKTIF KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

  I Kadek Yudhi Pramadita

  52 - 66

  • PDF
• LEGALITAS PENGGUNAAN VIRTUAL OFFICE SEBAGAI KANTOR ADVOKAT

  Ni Kadek Ratna Jayanti

  67 - 77

  • PDF
• PENYELENGGARA JALAN SEBAGAI SUBYEK HUKUM TINDAK PIDANA

  Dewa Arya Lanang Raharja

  78 - 88

  • PDF
• IMPLIKASI ASAS RETROAKTIF TERHADAP KEABSAHAN AKTA NOTARIS/PPAT DALAM PEMBERIAN HAK GUNA BANGUNAN BAGI PERSEROAN TERBATAS

  Made Gelgel

  89 - 103

  • PDF
• IMPLIKASI YURIDIS FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILEGALISASI SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ASHI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI)

  Ida Bagus Gede Partha Suwirya

  104 - 119

  • PDF
• PENGARUH AMANDEMEN KEEMPAT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH

  Ni Kadek Rudiani

  120 - 135

  • PDF