IMPLIKASI YURIDIS FOTOKOPI SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DILEGALISASI SEBAGAI AGUNAN DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK (STUDI DI PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ASHI KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI)
Abstract
Writing this journal aims to analyze the credit agreement of the bank between the bank as a creditor with the Civil Servants as the debtor who uses a photocopy of the Decree of the Appointment of Civil Servants who are legalized as collateral. This journal is prepared using empirical juridical research method and the approach used is case approach and concept approach. Based on the results of this study it is known that the Bank piahk dare to receive a copy of the Decree of the Appointment of Civil Servants who are legalized as collateral in the credit agreement using the juridical basis of credit analysis 5c which is the basic principle of bank credit analysis based on the Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 on Amendment to Act Number 7 of 1992 Concerning Banking. Photocopy of a legalized appointment letter of civil servants belonging to movable and intangible objects that can be used as collateral based on the classification of legal guarantees because it has economic value in the form of slip of gajih civil servants. Trust to the debtor is the foundation of the bank providing credit funds.
Penulisan jurnal ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian kredit bank antara pihak bank selaku kreditor dengan pihak Pegawai Negeri Sipil selaku debitor yang menggunakan fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi sebagai agunan. Jurnal ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konsep. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa piahk Bank berani menerima fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit dengan menggunakan dasar yuridis yaitu analisis kredit 5c yang merupakan prinsip dasar analisis kredit bank berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang dilegalisasi termasuk ke dalam benda bergerak dan tidak berwujud yang dapat dijadikan agunan berdasarkan klasifikasi hukum jaminan karena memiliki nilai ekonomis berupa petikan slip gajih pegawai negeri sipil. Kepercayaan kepada debitor merupakan dasar pihak bank memberikan dana kredit.
Downloads
References
Ajib Rakhmawanto, 2010,Seleksi Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, Pusat Pengkajian Dan Penelitian Kepegawaian BKN, Jakarta.
H.R. Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi,PT. Citra AdityaBakti, Bandung.
Hermansyah, 2005,Hukum Perbankan Nasional Indonesia,Kencana, Jakarta.
Jujun S Suriasumantri, 1986, Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik : Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini, Gramedia, Jakarta.
M.Bahsan, 2007Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia,PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2009,Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
Salim HS, 2004,Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Soebekti, 2001,Pokok-pokok hokum perdata, Internusa, Jakarta.
Suharsimi Arikunto, 2002,Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek),Rieneka Cipta, Jakarta.
Rahmadi Halim, 2006, Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Studi Penelitian di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Lumajang), Tesis, Program Studi Kenotariatan, Univ. Diponegoro, Semarang
Fitria Dewi Purnamasari, 2007, Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Salatiga, Tesis, Program Studi Kenotariatan, Univ. Diponegoro, Semarang
Kitab Undang - Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169.
Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law of Journal) by Faculty of Law Udayana University is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
