Perbandingan Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Mutlak Pada Putusan Hakim: Studi Kasus Perkara Lingkungan di Indonesia

Abstract

This study aims to examine the application of strict liability principle in PT WAJ's decision and PT BMH’s decision and also examine the basics of the application of the strict liability principle in environmental cases between PT WAJ’s decision and the PT BMH’s decision. The research method used is normative legal research. The results of this study are the first, there are a difference in opinion of judges in applying strict liability principle in environmental cases in Indonesia, in PT WAJ’s decision, judges applies strict liability principle because it’s considered to have fulfilled the elements of Article 88 of the PPLH Law and precautionary principle. Whereas in the PT BMH’s decision, judges put aside the strict liability principle in their legal considerations and didn’t provide the reasons. Second, the basics of the application of the strict liability principle in environmental cases between PT WAJ’s decision and the PT BMH’s decision, that are the differences in petitum (things requested) from each of the Plaintiffs' lawsuit in the Decision, and judges prioritizes civil procedural law principles in handling act which breaks the law of Environment’s cases.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengkaji penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam Putusan Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel (Putusan PT WAJ) dan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg (Putusan PT BMH)  serta mengkaji dasar-dasar yang membedakan diterapkannya prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam perkara lingkungan hidup antara Putusan PT WAJ dengan Putusan PT BMH. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini,  yang pertama adanya perbedaan pendapat majelis hakim dalam penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam perkara lingkungan di Indonesia yaitu dalam Putusan PT WAJ majelis hakim menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak karena dianggap telah memenuhi unsur-unsur Pasal 88 UU PPLH dan prinsip kehati-hatian, sedangkan dalam Putusan PT BMH, majelis hakim mengesampingkan prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam pertimbangan hukumnya dan tidak memberikan alasan atas keputusannya tersebut. Kedua yaitu dasar yang membedakan diterapkannya pertanggungjawaban mutlak dalam perkara lingkungan hidup antara Putusan PT WAJ dengan Putusan PT BMH yaitu adanya perbedaan petitum (hal-hal yang diminta) dari masing-masing Gugatan pihak Penggugat dalam Putusan dan hakim lebih mengedepankan asas-asas hukum acara perdata dalam penanganan perkara PMH Lingkungan.