PENGATURAN PENGGANTIAN SERTIPIKAT TANAH KONVENSIONAL MENJADI ELEKTRONIK SEBAGAI BENTUK DIGITALISASI AGRARIA NASIONAL

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepastian dan kebermanfaatan hukum penggantian sertipikat tanah konvensional menjadi sertipikat tanah elektronik serta untuk mengetahui kesiapan regulasi agraria nasional dalam menghadapi sistem digitalisasi sertipikat tanah yang pada penerapannya masih terjadi pro kontra dalam masyarakat terkait kebijakan tersebut. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan membandingkan antar satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan saling terkait serta membandingkan dengan sumber hukum lainnya. Hasil studi menunjukkan bahwa adanya kebijakan penggantian sertipikat tanah konvensional menjadi elektronik masih belum perlu diterapkan di Indonesia secara cepat karena di Indonesia sendiri masih belum siap dengan teknologi yang diperlukan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, selain itu masih banyak permasalahan agraria lainnya yang perlu diatasi terlebih dahulu, sebelum mengimplementasikan kebijakan tersebut. Regulasi di Indonesia terkait el-sertipikat sendiri cukup baik, namun masih perlu perbaikan terkait kesesuaian antara regulasi dan penerapnnya. Seiring berkembangnya teknologi, digitalisasi agraria nasional dengan penggantian sertipikat konvensional menjadi elektronik perlu diterapkan secara bertahap dengan pertimbangan yang matang dan tidak terburu-buru. Kata Kunci: Sertipikat Tanah, Digitalisasi Agraria, Regulasi. ABSTRACT The purpose of this study is to determine the legal certainty and usefulness of replacing conventional land certificates with electronic land certificates and to determine the readiness of national agrarian regulations in the face of the land certificate digitization system, which in its application there are pros and cons in society regarding this policy. This study uses a normative legal research method by comparing one statutory regulation with other and interrelated laws and regulations and comparing it with other legal sources. The results of the study show that the policy of replacing conventional land certificates with electronic ones still does not need to be implemented in Indonesia quickly because Indonesia itself is still not ready with the technology needed to implement the policy, besides that there are still many other agrarian problems that need to be addressed first, before proceeding. implement the policy. Regulations in Indonesia regarding e-certificates are quite good, but still need improvement regarding the suitability between regulations and their implementation. As technology develops, digitalization of national agrarian by replacing conventional certificates with electronic ones needs to be implemented gradually with careful consideration and not in a hurry. Keywords: Land Certificate, Agrarian Digitization, Regulation.