PENGATURAN HAK POLITIK BAGI MANTAN NARAPIDANA KORUPSI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 46 P/HUM/2018

Abstract

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengkaji Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 yang mengatur hak politik bagi mantan narapidana korupsi dalam pemilu serta upaya yang dapat dilakukan agar bolehnya mantan narapidana korupsi menjadi peserta pemilu tidak semakin meningkatkan kasus korupsi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum, sedangkan analisis data dilakukan dengan menghimpun data primer yang kemudian dianalisis dan disimpulkan. Ditunjukkan dalam penelitian bahwasanya melalui putusan Putusan MA No. 46 P/HUM/2018 membuka peluang bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi anggota legislatif dengan tetap memenuhi persyaratan yang berlaku. Pembatalan terhadap PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dilakukan sebab Mahkamah Agung menilai bahwa pembatasan hak politik hanya dapat dilakukan melalui undang-undang atau putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, bukan melalui peraturan yang hierarkinya lebih rendah. Diperlukan sinergitas yang baik guna mencegah meningkatnya kasus korupsi setelah diizinkan mantan narapidana korupsi untuk mnecalonkan diri baik dari partai politik, masyarakat, maupun KPU dan Bawaslu.

Kata Kunci: Hak Politik, Putusan MA, Pemilu

ABSTRACT

This paper aims to review Supreme Court Decision No. 46 P/HUM/2018, which regulates the political rights of former convicts in elections and explores the measures that can be taken to prevent further increases in corruption cases despite allowing former convicts to participate in elections. This study uses a normative legal research method with the statue approach and the case approach. In this study, the legal materials used are in the form of legislation, books, and literature relevant to the object of research. Data collection techniques are carried out through literature studies of legal materials, while data analysis is carried out by collecting primary data which is then analyzed and concluded. The study demonstrates that Supreme Court Decision No. 46 P/HUM/2018 gives opportunities to former corruption convicts to run for legislative office, provided they meet the applicable requirements. The cancellation of General Election Commission Regulation Number 20 of 2018 occurred because the Supreme Court determined that the restriction of political rights can only be imposed through law or a judicial decision with permanent legal force, not through regulations lower in the legal hierarchy. Effective synergy is needed to prevent the rampant corruption cases after granting permission for former corruption convicts to run for office, by involving political parties, the community, The General Election Commission, and The General Election Supervisory Agency.

Key Words: Political Rights, Supreme Court Decision, Elections