IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BADUNG

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip good governance dalam menanggulangi pungutan liar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, dan untuk mengetahui upaya serta pengawasan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menanggulangi perbuatan pungutan liar.” Wilayah Kabupaten Badung yang cukup luas membuat masyarakat kesulitan dalam mengurus urusan administrasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, keadaan tersebut dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau calo yang berperan sebagai perantara dengan tujuan untuk mempermudah serta mempercepat proses pembuatan dokumen tertentu dengan adanya biaya tambahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dengan menggunakan data primer sebagai data utama serta data sekunder yang didapat melalui wawancara serta observasi langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dalam mengatasi adanya praktik pungutan liar dengan membuat program yaitu Aku Sapa dan Aku Dicari serta dalam bentuk pengawasan serta upaya menanggulangi hambatan yang ada, Dukcapil juga membuat program Telunjuk Sakti Desa.

Kata Kunci: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pungutan Liar, Good Governance.

This study aims to find out how the principles of good governance are implemented in tackling illegal levies at the Badung Regency Population and Civil Registration Service, and to find out the efforts and supervision by the Population and Civil Registration Office in tackling illegal levies.” The area of ??Badung Regency which is quite wide makes it difficult for the community to take care of administrative matters at the Badung Regency Population and Civil Registry Service, this situation is used by third parties or brokers who act as intermediaries with the aim of facilitating and speeding up the process of making certain documents at an additional cost. This study uses empirical legal research methods. By using primary data as the main data and secondary data obtained through interviews and direct observation at the Office of Population and Civil Registration of Badung Regency. The Badung Regency Population and Civil Registration Service in dealing with the practice of illegal levies by creating programs namely I Greet and I Want and in the form of supervision and efforts to overcome existing obstacles, Dukcapil also created the Village Demonstrators program.

Keywords: Population and Civil Registry Office, Illegal Fees, Good Governance.