PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SERTA ADMINISTRASI TERHADAP MALPRAKTEK MEDIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN

Abstract

Tujuan dari adanya penulisan ini adalah penulis mencoba mengkaji seperti apakah bentuk pertanggungjawaban baik administrasi dan pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam penulisan ini digunakan metode peelitian hukum normatif yang dimana objek kajiannya adalah Undang-Undang Kesehatan itu sendiri, dan juga pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan analisa. Hasil dari penelitian ini dibuktikan bahwa dalam hal pengaturan mengenai malpraktek itu jelas sudah diatur di dalam Undang-Undang Kesehatan ini tetapi pelu adanya juga pengaturan mengenai tenaga medis dan tenaga kesehatan, kenapa demikian karena agar keadilan juga tercipta bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan ini, agar jika mereka gagal menangani satu pasien tidak langsung terstimatisasi kalau kegagalan itu karena malpraktek yang tenaga medis dan tenaga kesehatan itu buat, dan dalam hal pertanggungjawaban secara adminitrasi dan pidana itu sudah sangat jelas dan tegas diatur dalam Undang-Undang Kesehatan tersebut.

The purpose of this writing is that the author tries to examine what forms of accountability, both administrative and criminal, are in Law Number 17 of 2023 concerning health. In this writing, a normative legal research method is used, where the object of study is the health law itself, and the approach used is a statutory approach and an analytical approach. The results of this research prove that in terms of regulation regarding malpractice, it is clearly regulated in this health law, but there also needs to be regulation regarding medical personnel and health workers. Why is that? Because justice can also be created for medical personnel and health workers, so that if they fail to treat a patient, it is not immediately assumed that the failure was due to malpractice committed by the medical staff and health workers, and in terms of administrative and criminal liability, this is very clearly and firmly regulated in the health law.