KEBERADAAN SISTEM PERADILAN PIDANA GUNA MEWUJUDKAN KETERPADUAN ANTAR SUBSISTEM SERTA KEADILAN BAGI MASYARAKAT

Abstract

Tujuan penulisan artikel yang berjudul “Keberadaan Sistem Peradilan Pidana Guna Mewujudkan Keterpaduan antar Subsistem serta Keadilan Bagi Masyarakat” ini yakni untuk mengetahui dan menganalisis tentang bagaimana peran Sistem Peradilan Pidana dalam mewujudkan keterpaduan dan sinkronisasi antar subsistem dalam system peradilan pidana dengan begitu diharapkan dapat terwujudnya keadilan dimasyarakat dan ketaatan hukum yang menjamin hak masing masing masyarakat terjamin sesuai dengan dalam Hak Asasi Manusia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan método hukum normattif yakni penelitian dengan melakukan foksu pada pendekatan peraturan perundang- undangan serta pendekatan komapasi yakni membandingkan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum pidana di Indonesia masih belum dapat mencerminkan adanya suatu sistem peradilan pidana yang terpadu. Ini disebabkan belum adnaya sinkronisasi antara lembaga peradilan dengan regulasi yang mengaturnya. Sehingga kedepannya, agar dapat menjamin sebuah ekosistem hukum yang baik, amak diperlukan adanya hubungan yang baik antara regulasi yang mengatur dengan pelaksana yang ada di masyarakat.

The purpose of writing this article entitled "The Existence of the Criminal Justice System to Create Integration between Subsystems and Justice for Society" is to find out and analyze the role of the Criminal Justice System in realizing integration and synchronization between subsystems in the criminal justice system so that it is hoped that justice can be realized in society. and compliance with laws that guarantee the rights of each community are guaranteed in accordance with Human Rights. The research was carried out using a normative legal method, namely research focusing on a statutory regulatory approach and a comparative approach, namely comparing one regulation with another. The research results show that criminal law enforcement in Indonesia still cannot reflect the existence of an integrated criminal justice system. This is because there is no synchronization between judicial institutions and the regulations that govern them. So that in the future, in order to guarantee a good legal ecosystem, it is necessary to have a good relationship between the regulations that regulate them and the implementers in society.