FENOMENA PEMALSUAN TAS BERMEREK DI INDONESIA: PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami faktor yang menyebabkan produsen tas melakukan pemalsuan terhadap tas bermerek dan perlindungan hukum terhadap perusahaan tas merek terkenal terkait dengan fenomena pemalsuan tas merek tersebut dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, khususnya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif memalaui pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan dengan menggunakan legalitas dan regulasi. Dari penelitian ini ditemukan hasil berupa pemalsuan tas bermerek disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertama faktor penjual yang ingin mendapatkan keuntungan, kedua faktor pembeli yang ingin memiliki tas bermerek hanya untuk memenuhi gengsi, ketiga faktor pemerintah yang kurang tegas dan kurang mensosialisasikan mengenai perlindungan merek, dan yang terakhir faktor pemilik hak atas merek yang harus mengeluarkan banyak biaya untuk memproses pelaku pelanggaran merek. Perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif menjadi salah satu upaya dalam memberikan perlindungan bagi pemilik merek tas terkenal terhadap pemalsuan tas bermerek miliknya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, menjadi dasar penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan tas bermerk. Selain itu, pelaku pemalsuan tas bermerek juga dapat dikenakan sanksi baik hukum pidana perdata dan administrasi.

This study aims to identify and understand the factors that cause bag manufacturers to counterfeit branded bags and legal protection for well-known brand bag companies related to the phenomenon of counterfeiting branded bags in the perspective of intellectual property law, especially in Indonesia. This study uses a normative legal research method through a statutory approach, namely an approach using legality and regulation. From this study, it was found that the results of counterfeiting branded bags were caused by several factors, namely the first factor of the seller who wanted to benefit, the second factor was the buyer who wanted to own branded bags only to fulfill prestige, the third factor was the government which was less assertive and did not socialize about brand protection, and the last factor is the owner of the rights to the brand who has to pay a lot of money to process the perpetrators of trademark infringement. Preventive legal protection and repressive legal protection are one of the efforts to provide protection for owners of well-known brand bags against counterfeiting of their branded bags. Act Number 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, is the basis for law enforcement against perpetrators of branded bag counterfeiting. In addition, perpetrators of counterfeiting branded bags can also be subject to sanctions which can be reviewed from civil, criminal and administrative sanctions.