TINJAUAN YURIDIS EUTHANASIA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA

Abstract

Pandangan masyarakat yang sangat tajam atas jasa pelayanan kesehatan oleh tenaga medis sering menjadi bahan perdebatan seiring dengan perkembangan penemuan teknologi dibidang kedokteran. Tindakan medis yang sering mendapat sorotan yakni euthanasia. Beberapa pihak ada yang mendukung tindakan ini atas alasan bahwa hidup atau mati seseorang merupakan HAM, namun pihak yang menolak tindakan ini beralasan bahwa tindakan euthanasia merupakan tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Pengaturan mengenai euthanasia di Indonesia sampai saat ini belum diatur dalam KUHP maupun dalam UU Kesehatan. Kekosongan norma inilah, penulis ingin lebih memahami pengaturan mengenai tindakan euthanasia dan pertanggungjawaban pidana tenaga medis terhadap tindakan euthanasia. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktiknya saat ini di Indonesia ada beberapa pasal dalam KUHP yang sering dikaitkan dengan masalah euthanasia, yakni Pasal 344, 338, 340, 345, dan 359 KUHP. Belum adanya pengaturan mengenai tindakan euthanasia menyebabkan pertanggungjawaban yang melekat pada tenaga medis adalah tanggungjawab pidana, etis, dan profesi. Kesimpulan yang dapat diambil yakni belum adanya pengaturan secara yuridis mengenai euthanasia dan terdapat tiga jenis pertanggungjawaban yang melekat pada tenaga medis. Berangkat dari permasalahan inilah maka perlu dibuatkan suatu produk hukum yang mengatur tentang euthanasia dan mencari alternatif agar euthanasia tidak dijadikan alternatif bagi rakyat yang kurang mampu dalam biaya kesehatan.Berangkat dari permasalahan inilah maka perlu dibuatkan suatu produk hukum yang mengatur tentang euthanasia.

Kata kunci: euthanasia, pengaturan euthanasia, pertanggungjawaban tenaga medis