PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP KEWENANGANNYA MENGAMBIL PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA

Abstract

Tujuan studi untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tidak menjalankan kewenangannya dalam mengambil protokol notaris yang telah meninggal dunia dan tidak diserahkan oleh ahli warisnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Ketentuan mengenai kewenangan MPD tersebut telah diatur dalam Pasal 63 ayat (6) UU Jabatan Notaris. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conseptual approach). Hasil studi menunjukan bahwa MPD memiliki kewenangan untuk mengambil protokol notaris dari notaris yang telah meninggal dunia serta tidak diserahkan oleh ahli warisnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Hal ini menunjukan bahwa MPD memiliki tanggung jawab penuh dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya tersebut. Apabila dalam pelaksanaannya MPD melakukan kelalaian, maka dapat dikenakan sanksi sebagai sebuah bentuk pertanggungjawabannya. Penjatuhan sanksi menjadi unsur yang sangat esensial demi menjaga kepastian hukum dari akta-akta notaris sebagai arsip vital negara.

ABSTRACT

The purpose of the study is to find out and analyze the accountability of the Regional Supervisory Council which does not exercise its authority in taking notary protocols that have died and have not been submitted by their heirs within a period of 30 (thirty) days. Provisions regarding the authority of the MPD have been regulated in Article 63 paragraph (6) UUJNP. This study uses normative legal research methods with statutory and conceptual approaches. The results of the study show that the MPD has the authority to take notary protocols from notaries who have died and not submitted by their heirs within a period of 30 (thirty) days. It evidence that the MPD has full responsibility in carrying out its duties and authorities. If in practice the MPD commits negligence, the MPD can be subject to sanctions as a form of accountability. Imposition of sanctions is a very essential element in order to maintain legal certainty from notarial deeds as vital state archives.