UPAYA HUKUM SERTA PERLINDUNGAN KONSUMEN APABILA TERJADI WANPRESTASI DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK
Abstract
Penelitian ini bertujuan menganalisis pentingnya sebuah perlindungan secara hukum bagi konsumen dalam transaksi secara elektronik dalam kasus dugaan wanprestasi. Adapun metodologi yang diterapkan pada studi ini ialah penelitian hukum normatif dan pendekatan perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata wanprestasi merupakan sebuah perbuatan yang oleh salah satu pihak, tidak sesuai kesepakatan, melakukan prestasi namun tidak sesuai waktu yang telah ditetapkan, dan melaksanakan tindakan yang dilarang sebagaimana yang telah ditentukan dalam kesepakatan. Upaya yang bisa dilakukan jika adanya wanprestasi dalam jual beli secara elektronik antara lain dengan cara mengajukan gugatan sengketa ke pengadilan atau litigasi dan mekanisme non litigasi yaitu upaya hukum diluar pengadilan. Sedangkan untuk perlindungan hukum konsumen apabila adanya wanprestasi dalam kegiatan jual beli secara elektronik dapat dipergunakan instrumen dalam UU ITE dan UUPK sebagai landasan hukum untuk penyelesaian masalah tersebut. Adapun untuk menentukan tanggung jawab ekonomi dalam hal ini dapat dipergunakan prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.
This study aimed to analyze legal protection in cases of default for consumers in electronic buying and selling economic activities. The methodology used in this research is normative legal research and statutory approach. The study indicated that a default is an act that is not carried out by one of the parties, does not comply with the agreement, performs an achievement but does not meet the specified time, and carries out prohibited actions as specified in the agreement. Efforts that can be used if there is a default in electronic buying and selling economic activities include filing a lawsuit to the court or litigation as well as through non-litigation way, which is efforts to resolve disputes outside the court. Meanwhile, for consumer protection, if there is a default in electronic buying and selling activities, the instruments The Act of Electronic Information and Transaction and The Act of Consumer Protection can be used as the legal basis for solving the problem. As for daetermining economic responsibility, in this case, the principle of responsibility based on error can be used.
