KONSEP DEFERRED PROSECUTION AGREEMENT (DPA) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan konsep DPA dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Serta dalam penelitian ini juga akan dianalisis mengenai tahapan dan mekanisme penerapa DPA dalam sistem peradilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum yang bersifat normatif, untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian bahwa konsep DPA dalam sistem peradilan pidana di Indonesia perlu mempertimbangkan hal-hal yaitu : DPA yang akan diterapkan di Indonesia harus mempertimbangkan sistem peradilan Indonesia dalam susunan konstitusional dan tradisi hukum. Dampak beban regulatory and compliance bagi korporasi, dimana korporasi membutuhkan biaya tambahan. Kejahatan yang dapat menggunakan mekanisme DPA termasuk kejahatan serius (tapi tidak terbatas), sehingga perlu dibentuk undang-undang khusus yang mengatur hal tersebut.

This study aims to determine the application of the DPA concept in the criminal justice system in Indonesia. This research also analyzes the stages and mechanisms for implementing DPA in the justice system in Indonesia. The research method used is juridical normative or literature research related to normative legal substances, to find the truth based on scientific logic from a normative perspective by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The result of this research shows that the concept of DPA in the criminal justice system in Indonesia needs to consider several things, namely: DPA which will be applied in Indonesia must consider the Indonesian judicial system in its constitutional structure and legal tradition. The impact of regulatory and compliance burdens on corporations, where the corporation requires additional costs. Crimes that can use DPA are crimes of crime (but are not limited), so it is necessary to form a special law regulating this.