MENILIK KONSEP NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILU: ANTARA KEWAJIBAN HUKUM DAN HAK BERPOLITIK

Abstract

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisisa dualisme konsep mengenai asas netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pandangan antara kewajiban hukum dan hak berpolitik seorang warga negara. Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban hukum untuk tetap bersikap netral dan independen, serta tidak terpengaruh oleh intervensi politik selama proses pemilihan umum. Sebaliknya, hak-hak politik seseorang untuk memilih, mencalonkan diri, dan ikut serta dalam pemerintahan dijamin oleh konstitusi. Menurut temuan, hak-hak politik Aparatur Sipil Negara dapat dibatasi oleh undang-undang untuk menjaga keadilan dalam kerangka pemilu.Batasan tersebut dimaksudkan untuk menjaga kredibilitas calon pemimpin bangsa dan menegakkan proses pemilu yang adil. Aparatur Sipil Negara diwajibkan menjaga netralitasnya dalam melaksanakan fungsinya sebagai pegawai pemerintah, terutama untuk mencegah kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan dan untuk menjaga integritas proses demokrasi.  Dengan menggunakan teknik yuridis normatif yang dikombinasikan dengan metodologi studi hukum dan literatur, penelitian ini menggali lebih dalam mengenai kewajiban aparatur sipil negara untuk tetap bersikap netral dan eksistensi hak-hak politik individu untuk terlibat dalam kegiatan pemilu.

This essay aims to analyze the dualistic character of the idea of the principle of neutrality of the State Civil Service within the framework of a citizen's legal obligations and political rights. By law, the State Civil Service must remain politically neutral and unaffiliated during the general election process, and it must not allow itself to be influenced by or impacted by political interference. Meanwhile, the political right to vote, run for office, and be involved in government is a fundamental right that is regulated by the constitution. Study results show that state civil workers' political rights may be limited legally to preserve fairness during elections. . These limits are intended to maintain the credibility of the nation's prospective leaders and uphold a fair election process. State civil servants are required to maintain neutrality in carrying out their functions as government employees, especially to prevent fraud, abuse of power and to maintain the integrity of the democratic process. This research applies a normative juridical method with a statutory regulation approach and literature study to examine the obligation to be neutral for State Civil Servants in addition to the existence of political rights for citizens to take part in election activities.