AKIBAT HUKUM DARI TIDAK TERBATASNYA PENYIARAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA LANGSUNG MELALUI KANAL TELEVISI ATAU MEDIA MASSA

Abstract

Tujuan penulisan ini ialah untuk mengkaji tentang legitimasi penayangan persidangan perkara pidana secara langsung (live) serta mengetahui akibat hukum dari penayangan persidangan perkara pirdana secara langsung (live) terhadap proses persidangan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa Legitimasi terhadap penayangan persidangan perkara pidana secara langsung merupakan perwujudan dari perluasan ekstensif asas persidangan terbuka untuk umum. Sejauh ini, belum ada pengaturan mengkhusus terhadap adanya courtroom television sehingga hal ini dapat diketagorikan sebagai perbuatan yang tidak dilarang. Courtroom television menimbulkan berbagai akibat hukum diantaranya ialah trial by press yang berpotensi mengintervensi independensi peradilan dan juga mengarah pada adanya contempt of court. Selain itu, penayangan persidangan perkara pidana terutama pada agenda pembuktian bertentangan dengan konsepsi pemanggilan saksi satu per satu (vide Pasal 160 ayat (1) KUHAP) sehingga dapat berakibat pada keterangan saksi atau ahli yang tidak objektiv.

The purpose of this writing is to examine the legitimacy of live broadcasting of criminal trial trials and to determine the legal consequences of such broadcasting on the trial process. This study adopts a normative legal research method, employing a statutory approach and a legal concept analysis approach. The findings of the study reveal that the live broadcasting of criminal case trials is a manifestation of the extensive expansion of the principle of open trial to the public. Thus far, there is no specific regulation concerning the existence of courtroom television, which classifies it as an unrestricted act. Courtroom television gives rise to various legal consequences, including trial by press, which has the potential to undermine the independence of the judiciary and also leads to contempt of court. Additionally, the broadcasting of criminal case trials, particularly during the evidentiary stage, contradicts the concept of calling witnesses individually, as stated in Article 160, paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This contradiction can result in subjective testimony from witnesses or experts.