Hak Politik dan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Abstract

The purpose of this study was to analyze the regulation of political rights and voting rights of the Indonesian National Armed Forces in the perspective of positive law in Indonesia and to examine the regulation of the political rights and voting rights of the Indonesian National Armed Forces in the perspective of human rights. This study used a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The study indicated that the political rights and voting rights of the Indonesian National Armed Forces have changed from time to time. This can be observed by examining the 3 (three) periods of power in Indonesia, which include the Old Order, New Order and Reformation. Until now, the limitation of the Indonesian National Armed Forces political rights and voting rights is regulated explicitly in Law Number 7 of 2007 which stipulates that Indonesian National Armed Forces members do not exercise their right to vote. These restrictions indicate that there is no legal synchronization between the conception of human rights in the context of a democratic society in Indonesia and the restrictions on political rights and the Indonesian National Armed Forces voting rights.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan hak politik dan hak pilih Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji mengenai pengaturan hak politik dan hak pilih Tentara Nasional Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakna metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan analisis (analytical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak politik dan hak pilih TNI telah mengalami perubahan dari masa ke masa. Hal ini dapat dicermati dengan menelaah 3 (tiga) periode kekuasan di Indonesia yang meliputi Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Hingga saat ini, pembatasan hak politik dan hak pilih TNI ditatur secara tegas pada UU Nomor 7 Tahun 2007 yang menentukan bahwa anggota TNI tidak menggunakan haknya untuk memilih. Pembatasan tersebut menunjukkan tidak adanya sinkronisasi hukum antara konsepsi HAM dalam kontek masyarakat demokratis di Indonesia dengan pembatasan hak politik dan hak pilih TNI.