Harmonisasi Lembaga Hukum Nasional dan Adat dalam Mengatasi Perkawinan Bawah Umur di Kabupaten Lingga
Abstract
Marriage is everyone's right. However, the phenomenon that occurs is the practice of underage marriage, this also occurs in the indigenous community of the Orang Laut tribe in Lingga Regency. The aim of this research is to analyze the regulation of national law and customary law in dealing with underage marriage in the Orang Laut tribal community and to find a concept of legal harmonization that can resolve the practice of underage marriage. The research method used is empirical juridical. The type of data sourced from primary data is through observation and interviews as well as primary data. The basic theories used are the Theory of Legal Work and the Theory of Development Law. The results of the research state that there is a regulatory inconsistency between marriage law and child protection law. The marriage law allows for underage marriages by applying for dispensation, while Article 26 of the child protection law strictly stipulates that parents are obliged to prevent child marriages from occurring. And there is a culture of "reciprocation" which is the basis for the Sea People tribe to perpetuate the practice of underage marriage. In fact, marriages are only carried out through traditional ceremonies and according to their respective religions without applying for dispensation to the court. This means that the marriage carried out is only valid according to custom and religion and is not legally valid. Therefore, it is necessary to harmonize the law with an institutional approach in overcoming the phenomenon of underage marriage in the indigenous people of the Orang Laut tribe, Lingga Regency.
Downloads
References
Arman, Dedi. “Orang Suku Laut Kepulauan Riau Dalam Realita Pembangunan Dan Kebijakan Daerah,” 2020. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnbkepri/orang-suku-laut-kepulauan-riau-dalam-realita-pembangunan-dan-kebijakan-daerah/.
Aulia, M Zulfa. “Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdi Pada Pembangunan?” Undang: Jurnal Hukum 1, no. 2 (2018): 371.
Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia. Menurut : Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung Mandar Maju, 2007.
Indonesia. “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28,” n.d.
Jalil, Abdul. “Penegakan Hukum Di Pengadilan Dan Dimensi Spiritualitasnya (Aspek Yang Sering Terlupakan).” Administrative Law and Governance Journal 4, no. 2 (2021): 316.
Jayani, Dwi Hadya. “Wabah Pernikahan Dini Di Tengah Pandemi Dan Dampak Buruknya,” 2021. https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisisdata/5ff7cb5cdf279/wabah-pernikahan-dini-di-tengah-pandemi-dan-dampak-buruknya.
Jumadi. “Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia.” Jurnal Hukum Unsulbar 1, no. 1 (2018).
Kementerian Hukum dan HAM. “Aspek HAM Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat Di Ibu Kota Negara,” 2014. https://ham.go.id/2014/04/25/aspek-ham-dalam-pembangunan-bidang-kesejahteraan-rakyat-di-ibukota-negara-halaman-1/.
Kusnandar, Viva Budy. “Angka Kemiskinan Kabupaten Lingga Tertinggi Di Kepulauan Riau Pada Maret 2021,” 2021.
Marbun, S.F. “Negara Hukum Dan Kekuasaan Kehakiman.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 6, no. 9 (1997): 9.
Pemerintah Pusat Indonesia. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1,” n.d.
———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 21,” n.d.
———. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 22,” n.d.
Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.” Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM) 2, no. 1 (2021): 40.
Slamet, Kusnu Goesniadhie. “Harmonisasi Hukum Dalam Perspektif Perundang-Undangan.” Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 11, no. 27 (2004).
Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada, 2007.
Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang - Undang Perkawinan. Liberty, 2004.
Sulaiman, Eman. “Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat).” Jurnal Hukum Diktum 11, no. 1 (2013): 101.
Sulfinadia, Hamda. “Tingkat Kesadaran Hukum Dari Pelanggar Hukum Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan Dalam Masyarakat Minangkabau, Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang,” 2016.
Tan, David. “Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum.” NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosia 8, no. 8 (2021). https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law of Journal) by Faculty of Law Udayana University is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
