Rekonstruksi Kebijakan Penertiban Tanah Terlantar di Wilayah Indonesia Perspektif Teori Hukum Tanah dan Etika Lingkungan

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis aturan terhadap kebijakan penertiban tanah terlantar dalam menjamin kepastian hukum terhadap objek tanah yang terindikasi dalam penertiban tanah terlantar, serta mengkaji kedudukan hukum terhadap pihak penguasa hak atas tanah yang berpotensi mengalami kerugian akibat menjadi sasaran penertiban tanah terlantar. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan terhadap perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach), serta didukung teknik pengumpulan data dengan sistem kartu (card sistem). Adapun hasil dalam penelitian ini yaitu perlunya rekonstruksi norma guna mempertegas unsur – unsur penetapan tanah terlantar, agar dengan adanya peraturan tentang penertiban tanah terlantar oleh pemerintah dapat mengubah status terlantar tersebut.  Perlindungan hak atas tanah baik bagi perorangan atau badan hukum yang tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar adalah adanya pemberian hak atas ganti rugi atas tanah yang dikuasai kembali oleh negara dengan ganti rugi. Mengenai pemberian ganti rugi atas tanah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.