PENGATURAN TERHADAP PERSEROAN TERBATAS YANG MENGAJUKAN RESTRUKTURISASI HUTANG BERDASARKAN HUKUM INDONESIA

Abstract

Dalam penelitian ini dilakukan dalam hal mengkaji pengaturan restrukturisasi utang perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif deskriptif dan melakukan pendekatan terhadap undang-undang. Penelitian ini didasari dari menurunnya ekonomi Indonesia yang diakibatkan oleh pandemi yang merebak di Indonesia dan mengakibatkan banyak perusahaan mengalami penurunan kas atau arus kas yang tidak stabil. Hasil dari penelitian ini berupa fakta terdapat 2 (dua) yang dapat diambil oleh perusahaan yaitu melakukan diskusi untuk membahas restrukturisasinya secara mandiri atau yang biasa dikenal dengan strategi pendekatan business to business metode ini lebih bersifat pribadi karena debitur dan kreditur mendiskusikan langsung restrukturisasi yang akan dilakukannya dan dituangkan dalam perjanjian restrukturisasi baru diatas perjanjian sebelumnya, hal ini berdasarkan Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1855 jo. Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang kedua perusahaan dapat melakukan restrukturisasi melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Akibat hukum yang timbul dari masing-masing metode pun berbeda-beda, akibat hukum dari strategi pendekatan business to business menghasilkan perjanjian restrukturisasi dari perjanjian sebelumnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Restrukturisasi utang melalui Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menghasilkan akibat hukum debitur tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan harta sendiri melainkan dibantu dan diawasi oleh tim pengurus yang ditunjuk oleh pengadilan niaga setempat, proses PKPU dari debitur juga dapat langsung diakhiri apabila terjadi seperti yang terdapat dalam Pasal 255 UU No. 37 Tahun 2004.

This study was conducted to examine the company's debt restructuring arrangements based on the laws and regulations in Indonesia. By using descriptive normative research methods and approaching the law. This research is based on the decline in the Indonesian economy caused by the pandemic that has spread in Indonesia and has resulted in many companies experiencing a decline in cash or unstable cash flows. The fact that there are 2 (two) ways that companies can do, namely holding discussions to discuss the restructuring independently or commonly known as the bussiness to bussiness approach strategy. This method is more personal because debtors and creditors discuss the restructuring that will be carried out directly. and set forth in a new restructuring agreement above the previous agreement, this is based on Article 1338 paragraph (2) of the Civil Code and Article 1855 jo. Article 1858 of the Civil Code. Second, companies can restructure through the mechanism regulated in Law concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The legal consequences arising from each method are also different, the legal consequences of the bussiness to bussiness approach strategy resulted in a restructuring agreement from the previous agreement that had been agreed by both parties. Debt restructuring through Law concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations results in legal consequences that the debtor cannot take action to manage his own assets but is assisted and supervised by a management team appointed by the local commercial court. 255 Law no. 37 of 2004.