PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI JASA ENDORSE DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT

  • Ni Made Rai Dwikayanti Fakultas Hukum Universitas Udayana
  • Ni Putu Purwanti Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk memberi pemahaman mengenai pengaturan dan hukum perjanjian endorsement serta mengkaji bentuk-bentuk dari perlindungan hukum bagi pemberi jasa endorse terhadap gugatan dari pihak ketiga atau konsumen yang merasa mengalami kerugian atas produk yang di endorse oleh pelaku usaha. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Karakteristik penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan dan karakteristik mengenai perjanjian endorsement dalam sistem hukum belum diatur secara spesifik, namun dapat mengacu pada beberapa terkait perjanjian pada umumnya dalam KUHPerdata. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi, maka dirasa perlu pemenuhan unsur-unsur para pihak, definisi produk, pernyataan dan jaminan, isi dan waktu, tanggung jawab, ganti rugi dan hukum yang berlaku dalam perjanjian endorsement. Bentuk perlindungan hukum pemberi jasa endorse dapat berupa perlindungan hukum preventif dengan cara melakukan percobaan dahulu terhadap produk sample dari endorse dan perlindungan hukum represif dengan mengajukan gugatan terhadap perbuatan yang melanggar hukum berdasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata.


This article  aims in terms of the regulation and legal characteristics of the endorsement agreement and examines the form of legal protection for endorse service providers against claims from third parties or consumers who feel disadvantaged over products endorsed by business actors. This study uses normative legal research methods through approaches in legislation, conceptual approaches, case approaches and uses primary legal materials and secondary legal materials. The characteristics of this study are categorized as descriptive research. The results of this study indicate that the regulations and characterustics regarding the endorsement agrrements is generak in the KUHPerdata. To avoid default, it is deemed necessary to fulfill the elements of the parties, product definition, statements and guarantees, content and time, responsibilities, compensation and the law in force in the endorsement agreement. The form of legal protection for endorse service providers can be in the form of preventive legal protection by first trying the products to be endorsed and repressive legal protection by filing lawsuits in violation of the law according to Article 1365 KUHPerdata.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2021-03-12
How to Cite
DWIKAYANTI, Ni Made Rai; PURWANTI, Ni Putu. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI JASA ENDORSE DALAM PERJANJIAN ENDORSEMENT. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 9, n. 5, p. 747-759, mar. 2021. ISSN 2303-0569. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/64202>. Date accessed: 26 apr. 2024. doi: https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p01.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>