MISREPRESENTASI PENAWARAN PRODUK OLEH PELAKU USAHA DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

Abstract

Tujuan studi ini untuk menjelaskan pengaturan mengenai misrepresentasi atau perwakilan yang salah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta untuk menguraikan pertanggungjawaban yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha atas tindakan misrepresentasi yang dilakukannya terhadap konsumen sebagai jaminan atas hak konsumen sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam menunjang studi ini digunakan bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta ditunjang dengan bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan berbagai literatur terkait hukum perlindungan konsumen. Untuk mencapai hasil akhir dalam studi ini digunakan teknik dekskriptif dalam menganalisis bahan-bahan hukum dalam studi ini. Hasil akhir dari pembahasan ini menjelaskan bahwa pertama, jerat hukum tentang aktifitas misrepresentasi di Indonesia terdapat pada Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen; kedua, kekosongan hukum terhadap pengaturan tindakan misrepresentasi mengakibatkan pihak pelaku usaha tidak dapat dipertanggungjawabkan.

The purpose of this study to explain the regulation regarding misrepresentation or misrepresentation in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and to describe the liability that should be given by business actors for misrepresentation actions committed to consumers as collateral for consumer rights as intended in Article 4 Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a conceptual approach. In supporting this study primary legal materials are used in the form of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection and are supported by secondary legal materials namely books and various literature related to consumer protection laws. To achieve the final results in this study used descriptive techniques in analyzing the legal materials in this study. The final result of this discussion explains that first, the legal snare regarding misrepresentation activities in Indonesia is contained in Article 8 paragraph (1) letter f of the Consumer Protection Act; secondly, the legal vacuum with regard to the misrepresentation of actions results in business actors being irresponsible.