KEABSAHAN PERSYARATAN AGAMA TERTENTU DALAM PROSES REKRUTMEN TENAGA KERJA DI INDONESIA
Abstract
Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk memahami ketentuan atas persyaratan agama tertentu dalam proses rekrutmen tenaga kerja di Indonesia dan untuk mengetahui akibat hukum bagi perusahaan yang mencantumkan persyaratan agama tertentu dalam rekrutmen tenaga kerjanya. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum dengan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif dan sistematis. Hasil studi menunjukkan bahwa adanya persyaratan agama tertentu dalam proses rekrutmen yang membatasi kesempatan seseorang untuk memperoleh pekerjaan adalah tindakan yang dilarang dan merupakan pelanggaran atas hak dasar tenaga kerja yang dijamin perlindungannya, sehingga dapat dikatakan perbuatan tersebut tidak absah karena bertentangan dengan Pasal UDHR, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU HAM, Pasal 4 huruf a UU PDRE dan secara khusus diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 32 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Sehingga menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 13 dan Pasal 15 UU PDRE berupa gugatan gantii kerugian dan tuntutan pidana yaitu pidana penjara dan/atau denda serta sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan.
The aim of this paper is to understand the provisions of certain religious requirements in the labor recruitment process in Indonesia and to find out the legal consequences for companies that include certain religious requirements in their workforce recruitment. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and analysis of legal concepts with descriptive and qualitative data analysis techniques. The study results show that the existence of certain religious requirements in the recruitment process that limits a person's opportunity to get a job is a prohibited act and is a violation of the basic rights of labor guaranteed by legislation so that it can be said that the act is invalid action because it contradicts Article 2 of the UDHR, Article 27 paragraph (2), Article 28D paragraph (2) and Article 28I paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 3 paragraph (2) and Article 4 of the Human Rights Law, Article 4 letter a PDRE Act and specifically regulated in Article 5, Article 6 and Article 32 paragraph (1) of the Manpower Act. Resulting in legal consequences as regulated in Article 13 and Article 15 of the PDRE Act in the form of lawsuits to compensate for damages and imprisonment and / or fines and administrative sanctions as stipulated in Article 190 paragraph (1) and paragraph (2) of the Manpower Act.
