PENGAWASAN DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING DI KOTA DENPASAR

Abstract

Tenaga kerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Perihal sistem pekerja kontrak, terdapat sistem kontrak harian yang sering digunakan pada industri perhotelan di Bali terutama Kota Denpasar yaitu sistem kerja outsourcing. Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan  tidak sebutkan istilah  outsourcing namun disebutkan sebagai pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja. Permasalah yang terjadi pada industri perhotelan tersebut menyebabkan para pekerja dengan kontrak kerja outsourcing kurang memiliki perlindungan hukum. Untuk menghindari terjadinya konflik, maka Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar perlu melakukan pengawasan terhadap para pekerja dan pengusaha. Berdasarkan uraian tersebut adapun permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam rangka perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak outsourcing di Denpasar dan bagaimanakah pelaksanaan dalam perlindungan hukum oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar terhadap pekerja kontrak outsourcing di Denpasar.Metode yang digunakan dalam penelitan ini adalah metode penelitian hukum empiris.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar dalam rangka perlindungan hukum terhadap pekerja outsourcing di Denpasar yaitu pengawasan preventif edukatif dan represif. Pengawasan preventif diatur dalam Pasal 173 UU Ketengakerjaan dengan melakukan pembinaan terhadap organisasi pengusaha, organisasi serikat pekerja/buruh, dan organisasi profesi terkait. Pengawasan represif terhadap outsourcing terdapat dalam Pasal 59 ayat (7) UU Ketenagakerjaan menyebutkan mengenai akibat hukum kepada perusahaan/pemberi kerja melakukan yang menyimpang dari aturan mengenai outsourcing yang telah ditetapkan. Penerapan dalam perlindungan hukum oleh Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar terhadap pekerja kontrak outsourcing di Denpasar belum sepenuhnya terlaksana.

Kata Kunci   : Pengawasan, Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar, Pekerja, Outsourcing, Kota Denpasar