PENGAWASAN PENGGUNAAN PEKERJA ASING PADA HOTEL MERCURE DI KOTA DENPASAR
Abstract
Pengawasan penggunaan tenaga kerja asing di Kota Denpasar saat ini masih menimbulkan berbagai permasalahan, sehingga akan berdampak pada perkembangan pariwisata, sehingga ada beberapa permasalahan yaitu Bagaimanakah Bentuk pengawasan pekerja asing di Kota Denpasar ? dan Kendala apa yang dialami oleh pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan pekerja asing di Kota Denpasar ?,
Metode yang dipergunakan metode yuridis emperis, serta jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan fakta dan peraturan perundang-undangan dan melakukan penelitian di Hotel Mercure Sanur.
Pelaksanaan system pengawasan terhadap penggunaan pekerja asing di Kota Denpasar khususnya Hotel Mercure Sanur belum efektif, hal tersebut disebabkan karena ada beberapa faktor yaitu : Sumber Daya Manusia , kurangnya sumber daya manusia di dalam melakukan pengawasan dibanding dengan jumlah hotel yang ada di Kota Depasar ; Aturan Hukumnya adalah kurangnya aturan hukum yang mengatur secara pasti terhadap penggunaan tenaga kerja di Kota Denpasar ; Aparat Penegak Hukum tidak tegas dalam memberikan sanksi apabila terjadi pelanggaran oleh tenaga kerja asing seperti penggunaan visa, sehingga tenaga kerja asing tidak ada efek jera ; Masyarakat adalah sebagai tempat untuk berdomisili oleh tenaga kerja asing tidak aktif melaporkan ke instansi yang terkait dan perusahaan tidak melaporkan secara pasti penggunaan tenaga kerja asing dan keluar masuknya tenaga kerja asing dan Adapun kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing adalah sulitnya mendapatkan informasi dalam mengawasi tenaga kerja asing yang telah mendapatkan izin sebagai tenaga kerja asing, apakah tenaga kerja asing tersebut benar-benar sebagai tenaga kerja asing atau melakukan kegiatan bisnis. Kendala tersebut juga berkaitan dengan kurangnya koordinasi antara bagian (bagian yang menangani izin dengan bagian pengawasan tenaga kerja asing) di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bali dan dengan pengusaha yang menggunakan tenaga kerja asing tersebut.
Kata Kunci : Pengawasan ; Pekerja Asing ; Ijin Penggunaan Pekerja Asing ; Sumber Daya Manusia
