SANKSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAKAN KEKERASAN SEKSUAL

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sanksi terhadap anak pelaku kekerasan seksual di Polres Lombok Utara serta menganalisis penerapannya berdasarkan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak. Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini yaitu Penelitian hukum Normatif dan Empiris dengan menggunakan pendektan Perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan Sosiologi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam regulasi tersebut, terdapat dua jenis sanksi utama yang dapat diterapkan, yaitu pidana dan tindakan. Pidana dikenakan dengan mempertimbangkan usia anak, tingkat kesalahan, serta kondisi psikososial anak, sedangkan tindakan lebih bersifat non-punitif dan mengarah pada proses pembinaan, rehabilitasi, serta pemulihan anak. Bagi anak yang belum mencapai usia 14 tahun, sanksi yang dapat dikenakan hanyalah berupa tindakan, sedangkan bagi anak yang berusia 14 tahun ke atas, sanksi pidana dapat dijatuhkan dengan pembatasan tertentu. Di Kabupaten Lombok Utara, pelaksanaan penegakan hukum terhadap anak pelaku kekerasan seksual oleh Polres setempat telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak (CRC), yaitu perlindungan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Meskipun terdapat hambatan dalam penerapan diversi akibat keterbatasan hukum dan faktor sosial, proses formal tetap dijalankan dengan pendekatan ramah anak, seperti pelaksanaan sidang tertutup dan sanksi yang bersifat edukatif. Secara keseluruhan, pendekatan ini mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak anak sesuai prinsip keadilan restoratif.

This research aims to examine the sanctions imposed on child perpetrators of sexual violence in the North Lombok Police Department and to analyze their application based on the principles of the Convention on the Rights of the Child (CRC). The type of research used in this thesis is both normative and empirical legal research, utilizing statutory, historical, and sociological approaches. The findings of this study indicate that the imposition of sanctions on children who commit acts of sexual violence is based on the provisions of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). Under this regulation, there are two main types of sanctions that can be applied: criminal sanctions and non-penal measures. Criminal sanctions are imposed by taking into account the child's age, level of culpability, and psychosocial condition, while non-penal measures are more rehabilitative in nature and aim at the child’s development, rehabilitation, and recovery. For children under the age of 14, only non-penal measures may be applied, whereas for those aged 14 and above, criminal sanctions may be imposed with certain limitations. In North Lombok Regency, the enforcement of the law against child perpetrators of sexual violence by the local police has shown alignment with the principles of the CRC, particularly in terms of protection, rehabilitation, and social reintegration. Despite obstacles in the implementation of diversion due to legal limitations and social factors, the formal legal process continues to be carried out using child-friendly approaches, such as closed court sessions and educational sanctions. Overall, this approach reflects a commitment to protecting the rights of the child in accordance with the principles of restorative justice.