PENGATURAN PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK MELALUI KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENTAATI PERATURAN GUBERNUR
Abstract
Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan pengetahuan mengenai Pengaturan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Melalui Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Mentaati Peraturan Gubernur. Penelitian ini disusun menggunakan jenis metode penelitian normatif dengan pendekatan instrument hukum atau produk hukum serta pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan diperoleh dari penulisan kepustakaan seperti bahan hukum primer berupa Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai. Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari jurnal hukum dan kasus hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pentingnya menciptakan kesadaran hukum masyarakat untuk mentaati peraturan gubernur dalam permasalahan pembatasan timbulan sampah plastik untuk mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pengolahan Akhir (TPA). Dengan pemahaman yang cukup, masyarakat dapat mempraktikkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) dalam aktivitas sehari-hari. seperti menekan penggunaan plastik sekali pakai, menggunakan kembali produk, dan mendaur ulang sampah. Pemerintah perlu mengorganisir kegiatan sosial seperti pembersihan lingkungan, proyek daur ulang, atau pasar barang bekas yang mendidik masyarakat sambil memberi mereka peluang untuk terlibat secara langsung. Permasalahan sampah di Bali tidak dapat terselesaikan selama tidak terbangunnya kesadaran hukum masyarakat bahwa sampah merupakan persoalan bersama. Jangan hanya memandang orang lain yang menghasilkan sampah tapi juga mempertimbangkan diri sendiri.
ABSTRACT
This study aims to find out and provide knowledge regarding how to handle restrictions on the generation of plastic waste through public legal awareness to comply with governor regulations. This research was prepared using a type of normative research method with a legal instrument or legal product approach as well as a conceptual approach. Sources of legal materials used were obtained from written literature such as primary legal materials in the form of Bali Governor Regulation No. 97 of 2018 concerning Limiting the Generation of Single-Use Plastic Waste. The secondary legal materials used consist of legal journals and legal cases. The results of this research show that it is important to create legal awareness in the community to comply with the governor's regulations regarding the issue of limiting the generation of plastic waste to reduce the accumulation of waste at Final Processing Sites (TPA). With sufficient understanding, people can practice the 3R principles (reduce, reuse, recycle) in their daily activities. such as reducing the use of single-use plastic, reusing products, and recycling waste. Governments need to organize social activities such as environmental cleanups, recycling projects, or second-hand goods markets that educate people while giving them opportunities to get directly involved. The waste problem in Bali cannot be resolved as long as public legal awareness is not raised that waste is a collective problem. Don't just look at other people who produce waste but also consider yourself.
