PENGATURAN SANKSI DALAM PERDA KOTA DENPASAR NO. 2 TAHUN 2015 TERHADAP PKL YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

Abstract

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaturan sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Denpasar. Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian Penulisan”Hukum Normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang. Dengan dikeluarkannya aturan mengenai pemberdayaan dan penataan terhadap pedagang kaki lima diharapkan penataan tata ruang Kota Denpasar sesuai dengan sebagaimana mestinya yang telah diatur. Dikeluarkannya pengaturan ini juga dapat memberikan kepastian hukum dalam penataan dan penertiban yang ditujukan kepada pelaku usaha kaki lima. Pedagang kaki lima menurut Perda No. 2 Tahun 2015 memiliki hak dan kewajiban. Hak yang dimaksud adalah berhak untuk mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha pkl atau TDU yang dapat mengakibatkan pedagang kaki lima mendapatkan pemberdayaan dan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Dan kewajiban yang harus dilakukan oleh pedagang kaki lima yaitu wajib untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Pemberdayaan, Pengaturan ABSTRACT This study aims to find out the how to regulate sanctions against street vendors in Denpasar City. The writing of this journal uses the Normative Legal Writing research method that uses a legal approach. With the issuance of regulations regarding the empowerment and arrangement of street vendors, it is hoped that the spatial arrangement of Denpasar City is in accordance with what has been regulated. The issuance of this regulation can also provide legal certainty in the arrangement and control aimed at street vendors. Street vendors according to Regional Regulation No. 2 of 2015 has rights and obligations. The right in question is the right to obtain business registration services for street vendors or TDU which can result in street vendors getting empowerment and assistance provided by the Denpasar City Government. And the obligations that must be carried out by street vendors are to comply with the provisions of the applicable laws and regulations. Key Words: Street Vendors, Empowerment, Regulations