POLITIK HUKUM PENANAMAN MODAL ASING PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TERHADAP PENGUSAHA KECIL
Abstract
Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik hukum dalam perkembangan investasi di Indonesia serta implikasi dari berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal terhadap pengusaha kecil. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menyatakan bahwa kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam UU Penanaman Modal terkait dengan penanaman modal asing tidak lagi membedakan antara penanam modal dalam dan luar negeri. Kebijakan UUPM adalah memberikan pelayanan yang sama kepada semua investor yang berinvestasi di Indonesia, baik dalam maupun luar negeri. Memberikan layanan fasilitasi kepada investor asing, seperti keringanan atau pembebasan pajak, repatriasi modal, bantuan perizinan, dan kemampuan untuk mengajukan sengketa ke badan arbitrase internasional. Namun demikian, prinsip penanaman modal asing dan liberalisasi perdagangan internasional bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Pasal ini mengamanatkan bahwa semua orang, tanpa kecuali, harus dihormati hak-hak dasarnya. Sebaliknya, ketentuan liberalisasi perdagangan di WTO didasarkan pada ideologi kapitalis. membatasi hak-hak dasar ini; hanya mereka yang mampu bersaing yang dapat memperoleh manfaat dari ketentuan perdagangan internasional WTO.
ABSTRACT
This study aims to analyze the influence of legal politics in the development of investment in Indonesia as well as the implications of the enactment of Law Number 25 of 2007 concerning Capital Investment on small entrepreneurs. This study uses normative research methods with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study stated that policies and laws and regulations in the Investment Law related to foreign investment no longer distinguish between domestic and foreign investors. UUPM policy is to provide the same service to all investors who invest in Indonesia, both domestic and foreign. Provide facilitation services to foreign investors, such as tax relief or exemption, capital repatriation, licensing assistance, and the ability to submit disputes to international arbitration bodies. However, the principle of foreign investment and liberalization of international trade is contrary to the principle of economic democracy contained in Article 33 of the 1945 Constitution. This article mandates that all people, without exception, must have their fundamental rights respected. In contrast, the terms of trade liberalization at the WTO are based on capitalist ideology. restrict these fundamental rights; only those capable of competing can benefit from the WTO's international trade provisions.
