PELAKSANAAN BLOKIR SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DIDALAM PENYELESAIAN SENGKETA AGRARIA PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR

Abstract

Pelaksanaan blokir pada sebidang tanah yang mengalami sengketa menuai beragam persepsi dan dinamika didalamnya, terutama pada wilayah Kantor Pertanahan Kota Denpasar. Penulisan jurnal ini memiliki tujuan untuk memberikan informasi serta meningkatkan pemahaman mengenai prosedur blokir serta masalah yang terkait dengan pencatatan blokir dan sita atas sebidang tanah, terutama di Kantor Pertanahan Kota Denpasar sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Permen ATR/ BPN Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan melaksanakan pengamatan secara langsung serta pengumpulan data-data pendukung di lapangan. Selain itu, guna mendukung penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai data pendukung. Dalam pelaksanaan blokir yang diajukan pemohon ke Kantor BPN yaitu sebagai langkah pengamanan yang mencangkup pencegahan maupun ketidakberlakuan dalam jangka waktu tertentu terhadap segala perubahan atas sertipikat hak atas tanah yang dilaksanakan oleh kantor pertanahan hingga adanya putusan tetap yang diputuskan dari pengadilan. Namun, pelaksanaan blokir yang dilakukan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar memiliki beberapa factor penghambat yang dapat memengaruhi mekanisme pencatatan blokir yang diajukan oleh pemohon.

ABSTRACT

The implementation of a blockage on a disputed piece of land is accompanied by various perceptions and dynamics, especially in the area of the Denpasar City Land Office. The purpose of this journal is to provide information and enhance literacy regarding blockages and the issues related to the recording of blocks and seizures on a piece of land, specifically at the Denpasar City Land Office in accordance with the provisions of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency Regulation Number 13 of 2017 concerning the Procedures for Blockage and Seizure. This research employs an empirical legal method by conducting direct observations and collecting supporting data in the field. In addition, to support this research, the author uses two types of data sources, namely primary data sources and secondary data sources as supporting data sources. In the implementation of a blockage submitted by the applicant to the National Land Agency (BPN), it serves as a security measure involving the prevention or temporary cessation of any changes to the land certificate contained in the respective certificate by the land office until there is a final court decision. However, the implementation of blockages carried out at the Denpasar City Land Office has several inhibiting factors that can affect the mechanism of recording blockages submitted by applicants.