KEBIJAKAN SECOND HOME VISA BAGI INVESTOR PADA AKTIVITAS PENANAMAN MODAL DI INDONESIA
Abstract
Artikel bertujuan untuk mengkaji terkait pengaturan kebijakan second home visa di Indonesia, serta pengaruhnya bagi para investor dalam aktivitas penanaman modal. Studi ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif dengan melakukan pengkajian terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa perundang-undangan maupun teori atau doktrin yang berasal dari literatur hukum dan penelitian ilmiah. Serta menitikberatkan pada argumentasi konseptual dengan metode analisa kualitatif dalam menjawab permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan kebijakan second home visa oleh Ditjen Imigrasi berdasarkan SE No. IMI-0794.GR.01.01 akhir tahun lalu, merupakan wujud implementasi fungsi keiimigrasian sebagai fasilitator kesejahteraan masyarakat dan upaya penerapan prinsip good governance dalam pelayanan publik. Peranan penting kegiatan penanaman modal dalam membantu pertumbuhan perekonomian negara menjadikan kebijakan tersebut sangat bermanfaat dan menguntungkan terhadap aktivitas penanaman modal di Indonesia, mengingat bahwa Visa Rumah Kedua tersebut dapat menjadi akses pembuka jalan bagi investor asing yang hendak berinvestasi di Indonesia.
ABSTRACT
The article aims to examine the regulation of second home visa policy in Indonesia, also its effects for investors in investment activities. This study uses a juridical normative approach research method, by examining from primary and secondary legal materials, such as legislation or related theories or doctrines obtained from legal literatures and scientific research and focusing on conceptual argumentation with qualitative analysis methods in answering the problem. The results show that the issuance of second home visa policy by the Directorate General of Immigration through Circular Letter Number IMI-0794.GR.01.01 last year is an implementation of the immigration function as a facilitator of community welfare, and as an effort to apply the good governance principle in public services. The important role of investment activities in helping national economic development, makes this policy very useful and beneficial for investment activities in Indonesia, considering that Second Home Visa can be an opened access for foreign investors who interested to invest in Indonesia.
