PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR SEPARATIS ATAS KEKURANGAN PEMENUHAN PIUTANG PASCA EKSEKUSI JAMINAN KEBENDAAN DALAM KEPAILITAN

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengetahui kedudukan kreditor separatis terhadap jaminan kebendaan dalam kepailitan serta menganalisis perlindungan hukum terhadap kreditor separatis atas kekurangan pemenuhan piutang pasca eksekusi jaminan kebendaan dalam kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta koseptual. Penelitian ini menunjukan hasil bahwa kreditor separatis memiliki kedudukan untuk didahulukan pembayarannya berdasarkan ketentuan Pasal 1132 dan Pasal 1134 KUHPerdata. Perlindungan hukum yang diberikan terhadap kreditor separatis yang mengalami kekurangan pemenuhan piutang setelah melakukan eksekusi jaminan kebendaan, yakni kreditor separatis dapat memeohonkan tagihan pelunasan atas kekurangan piutangnya sebagai kreditor konkuren, dengan syarat setelah mengajukan permintaan pencocokan piutang berdasarkan Pasal 60 ayat (3), Pasal 138, dan Pasal 189 ayat (5) UU KPKPU.

The purpose of this study is to determine the position of separatist creditors on treasury guarantees in insolvency and analyze the legal protection of separatist creditors for the lack of fulfillment of receivables after the execution of treasury guarantees in insolvency. This research uses normative legal research methods with a statutory and coceptual approach. This study shows the result that separatist creditors have a position to take precedence over their payments under the provisions of Article 1132 and Article 1134 of the Civil Code. Legal protection provided to separatist creditors who experience a lack of receivables fulfillment after executing treasury guarantees, that is, separatist creditors can make repayment bills for their lack of receivables as concurrent creditors, provided that after submitting a request for matching receivables under Article 60 paragraph (3), Article 138, and Article 189 paragraph (5) of the Insolvency Law and Postponement of debt repayment obligation.