KONSEKUENSI YURIDIS PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ATAS TANAH SEBAGAI AKIBAT DARI PERCAMPURAN HARTA

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana perceraian perkawinan campuran menularkan hak atas tanah. Penelitian ini juga berupaya mengkaji bagaimana perjanjian perkawinan mempengaruhi hak atas tanah dalam perceraian perkawinan campuran. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian hukum normatif ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa harta bersama yang dikumpulkan selama perkawinan yang berakhir secara sah dibagi di antara para pihak. Pemilik tanah di Indonesia, baik melalui warisan, jual beli, hibah, atau jual beli, harus melepaskan haknya. Kegagalan untuk melakukan hal ini dalam waktu satu tahun akan mengalihkan kepemilikan kepada negara. Perjanjian pranikah yang melindungi aset juga penting jika pernikahan internasional berakhir dengan perceraian. Perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran membantu pembagian harta benda, sehingga berdampak pada hak-hak peserta, terutama hak kepemilikan harta benda di Indonesia.

This study examines how mixed-marriage divorces transmit land rights. It also seeks to examine how marriage agreements affect land rights in mixed marriage divorce. The statutory approach is used in this normative legal research. This research shows that shared assets accumulated during a lawfully ended marriage are split between the parties. Landowners in Indonesia, whether by inheritance, sale, gift, or sale, must relinquish their rights. Failure to do so within one year will transfer ownership to the state. A prenuptial agreement that protects assets will also be crucial if an international marriage ends in divorce. Marriage agreements in mixed marriages help divide property, which affects participants' rights, notably property ownership rights in Indonesia.