PENGATURAN BESARAN KOMPENSASI GANTI KERUGIAN BAGI KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Abstract

Artikel ini mempunyai tujuan untuk memberi pemahaman tentang pengaturan perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha di Indonesia serta untuk mengetahui pengaturan besaran kompensasi kerugian bagi konsumen secara ius constituendum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan mengenai pengaturan perluasan makna tindakan efisiensi dalam melakukan pemutusan hubungan kerja. Kajian ini menemukan bahwa dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi konsumen maupun pelaku usaha di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam UUPK. Namun dalam aturan yang ada ternyata masih terjadi baik itu kekosongan maupun kekaburan norma di dalamnya. Sistematika penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela pihak yang bersengketa. Selanjutnya terkait pengaturan besaran kompensasi ganti kerugian bagi konsumen penting untuk dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas segala perbuatan dan tidak dengan mudah berdalih hanya dapat mengganti sebagaimana yang mereka tawarkan. Dengan diaturnya terkait besaran minimal kompensasi kerugian bagi konsumen, maka konsumen akan semakin terjamin perlindungannya meskipun dalam perjanjian yang ada tidak dicantumkan. Hal ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan pelaku usaha tidak mencantumkan terkait ganti kerugian untuk menyelamatkan dirinya dari jeratan hukum jika sewaktu-waktu ia melakukan wanprestasi.

This article aims to provide an understanding of the protection arrangements for consumers and business operators in Indonesia as well as to find out the arrangements for compensation of losses for consumers according to the ius constituendum. The method used in this research is normative jurisprudence with a legislative approach regarding arrangements for the expansion of the meaning of efficiency measures in terminating employment relationships. This study found that in relation to legal protection for consumers and entrepreneurs in Indonesia, it has actually been regulated in the UUPK. However, in the existing rules, it turns out that there are still gaps and ambiguity in the norms. Systematic settlement of consumer disputes can be reached through court or out of court based on the voluntary choice of the disputing parties. Furthermore, regarding the arrangement of the amount of compensation for losses, it is important for consumers to do it as a form of responsibility for all their actions and not to easily argue that they can only compensate as they offer. By regulating the minimum amount of compensation for losses for consumers, consumers will be more assured of their protection even if it is not included in the existing agreement. This is because it does not close the possibility that the business person does not include related compensation for losses to save himself from the legal entanglement if at any time he commits default.