Skip to main content Skip to main navigation menu Skip to site footer

EKSISTENSI YURIDIS KEARIFAN LOKAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ni Wayan Rai Sukmadewi
I Made Subawa

Abstract

Penelitian ini berjudul “Eksistensi Yuridis Kearifan Lokal Dalam Peraturan Perundang-Undangan” dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan. Permasalahan yang menjadi bahan dari jurnal ini adalah menyangkut tentang eksistensi yuridis kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan. Kearifan lokal merupakan salah satu nilai yang hidup dalam masyarakat dan diikuti oleh anggota masyarakatnya, dan melihat arti penting kearifan lokal sebagai cerminan dari hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga perlu dilihat eksistensi yuridis kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan. Eksistensi yuridis kearifan lokal di dalam peraturan perundang-undangan diatur secara jelas. Pengaturannya tersebut bertujuan adalah bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tersebut tetap mendasarkan kepada kearifan lokal yang merupakan bagian dari hukum adat.
Kata Kunci : Eksistensi, Yuridis, Kearifan Lokal, Perundang-Undangan

Downloads

Download data is not yet available.

PDF

Published

2017-09-08

How to Cite

RAI SUKMADEWI, Ni Wayan; SUBAWA, I Made. EKSISTENSI YURIDIS KEARIFAN LOKAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Kertha Desa, [S.l.], p. 1-5, sep. 2017. Available at: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/view/38211>. Date accessed: 09 nov. 2024.

Citation Formats

Issue

Vol. 04, No.02, Oktober 2017

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)

Tjokorda Alit Budi Wijaya, I Made Subawa, Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 , Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum: Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Tjokorda Alit Budi Wijaya, I Made Subawa, Ni Made Ari Yuliartini Griadhi, PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG BERASAL DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2008 , Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum: Vol. 02, No. 05, Oktober 2014
Topan Bayu Sakti Wijaya, I Made Subawa, Nyoman Mas Aryani, PENGATURAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KOTA DENPASAR SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NO 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH (Kajian Terhadap Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kota Denpasar) , Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum: Vol. 06, No. 01, Januari 2018
P. Dina Amanda Swari, I Made Subawa, PERLINDUNGAN HUKUM LAGU YANG DIUNGGAH TANPA IZIN PENCIPTA DI SITUS YOUTUBE , Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum: Vol 6 No 10 (2018)
Kadek Widya Dharma Putra, I Made Subawa, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA , Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum: Vol. 07, No. 03, Mei 2018
I Gusti Ayu Agung Nadia Srutia Jayanti, I Made Subawa, PENGGUGURAN JANIN MASSAL SECARA PAKSA DALAM KONFLIK BERSENJATA , Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum: Vol. 06, No. 03, Mei 2018
Luh Mas Putri Pricillia, I Made Subawa, AKIBAT HUKUM PENGUNGGAHAN KARYA CIPTA FILM TANPA IZIN PENCIPTA DI MEDIA SOSIAL , Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum: Vol 6 No 11 (2018)
Ni Made Widiantari Riyasti, I Made Subawa, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA PERTAMINI SEBAGAI PENJUAL BAHAN BAKAR MINYAK ECERAN DI KOTA DENPASAR , Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum: Vol 4 No 2 (2016)
Eka Paulina Suliswati Putri, I Made Subawa, PERAN BPOM PROVINSI BALI DALAM MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT PENJUALAN DONAT TANPA DICANTUMKANNYA TANGGAL KADALUARSA , Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum: Vol 7 No 4 (2019)
Dw Ngk Gd Agung Basudewa Krisna, I Made Subawa, DUALISME KOMPETENSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERHADAP SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK (SHM) YANG DITERBITKAN OLEH BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) DIKAITKAN DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN , Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum: Vol 7 No 7 (2019)