Sumber Kewenangan Pemerintah: Permasalahan dan Prospek Pengaturannya dalam Ius Constituendum

Abstract

This study aims to identify existing problems in the regulation of sources of authority and formulate recommendations for the ideal regulation to be accommodated in the revision of the Job Creation Law. The method used to answer the research problem is normative legal research with descriptive research nature. The author identifies the problem by interpreting the existing norms and formulating recommendations based on a theoretical study of the source of authority. The results of the study indicate that the problem in regulating the source of authority lies in the limitation of legal products to which authority can be given (attribution and delegation). Then, the recommendation that the author gives is the expansion of the form of legal products that can give authority to Government Agencies and/or Officials.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang eksis dalam pengaturan tentang sumber kewenangan dan merumuskan rekomendasi pengaturan yang ideal untuk dapat diakomodir dalam revisi Undang-Undang Cipta Kerja. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penulis mengidentifikasi masalah dengan menginterpretasikan norma yang ada dan merumuskan rekomendasi berdasarkan kajian teori tentang sumber kewenangan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam pengaturan tentang sumber kewenangan terletak pada limitasi produk hukum yang dapat tempat diberikannya kewenangan (atribusi dan delegasi). Kemudian, rekomendasi yang Penulis berikan ialah perluasan bentuk produk hukum yang dapat memberikan kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.