Partai Politik Lokal Sebagai Upaya Perjuangan Identitas Politik di Aceh

Abstract

The purpose of this research is to elaborate the existence of local political parties in Aceh and to examine the role of local political parties in the struggle for political identity in Aceh. This article used library research and field study through interviews with several sources and respondents to sharpen the analysiss. The results the existence of local political parties in Aceh. The presence of local political parties changed the pattern of physical struggle into political struggle. The existence of local political parties is used as an effort to anticipate the disintegration that ex-combatants want to carry out. Political struggle through the cadre of local political parties in order to dominate the membership structure of the people's representatives. Therefore, formal legal mechanisms in maintaining the implementation of norms for the implementation of Islamic law through the formation of Qonun (Regional Regulations) which are spearheaded by members of the Council from local political parties. This is one of the efforts to preserve the existence of local communities based on special rules.

Tujuan penelitian yaitu untuk mengelaborasi keberadaan partai politik lokal di Aceh dan mengkaji peran partai politik lokal dalam upaya perjuangan identitas politik di Aceh. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dan untuk mempertajam analisa dilakukan studi lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber dan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjuangan identitas politik dimulai sejak adanya perjanjian Helsinki yang memberikan dampak keberadaan  partai politik lokal di Aceh. Kehadiran partai politik lokal mengubah pola perjuangan fisik menjadi perjuangan politis. Adanya partai politik lokal dijadikan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi disintegrasi yang ingin dilakukan oleh para mantan kombatan. Perjuangan politis melalui pengkaderan partai politik lokal supaya dapat mendominasi struktur keanggotaan wakil rakyat. Sehingga melalui mekanisme legal formal dalam mempertahankan implementasi norma-norma   pelaksanaan syari’at Islam melalui terbentuknya Qonun (Peraturan Daerah) yang dipelopori oleh anggota Dewan dari partai politik lokal. Hal ini merupakan salah satui upaya untuk melestarikan eksistensi masyarakat lokal berdasarkan aturan khusus.