Penetapan Sanksi Hukum untuk Anggota Majelis Pengawas Notaris yang Tidak Melaksanakan Tanggung Jawab Pengawasan

Konradus Lalo; Herlindah Herlindah; Dyah Aju Wisnuwardhani

doi:10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p12

Konradus Lalo Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Herlindah Herlindah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Dyah Aju Wisnuwardhani Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

DOI: https://doi.org/10.24843/JMHU.2024.v13.i03.p12

Abstract

This research aims to find out and analyze the determination of sanctions for members of the notary supervisory board who do not carry out their supervisory responsibilities both on a legal basis and on the procedures for determining them. This research uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of this research explain that sanctions related to notary violations are regulated by Article 15, Article 16, Article 17, Article 19 UUJN, and Article 4 of the Notary's Code of Ethics. However, there are no provisions that regulate specific sanctions for the Notary Supervisory Board who do not carry out their supervisory responsibilities properly. This creates challenges in enforcing discipline and accountability among its members. The lack of clarity in these regulations can provide an opening for potential violations of ethics or authority without guaranteeing that appropriate corrective action will be taken to maintain the integrity and standards of the notary profession. Therefore, revising regulations or establishing more detailed guidelines regarding sanctions for members of the Notary Supervisory Board is an urgent step to ensure effectiveness and fairness in carrying out its supervisory function.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adhilia, Lia Trizza Firgitta, and Anisah Daeng Tarring. "Prosedur Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Notaris Daerah." Jurnal Litigasi Amsir 9, no. 4 (2022): 320-330.
Anggalana, Anggalana, and Herlizza Regina Sutedja. "Tinjauan Yuridis Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pengawasan Berkala terhadap Jabatan Notaris (Studi pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung)." Jurnal Pendidikan Tambusai 8, no. 1 (2024): 10572-10582.
Fatriansyah, Fatriansyah. "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pengawasan Notaris Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." Legalitas: Jurnal Hukum 14, no. 2 (2023): 291-298.
Ghansham Anand, S. H., and M. Kn. Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia. Prenada Media, 2018.
Hamdi, Syaibatul, and Sumardi Efendi. "Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam." MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum (2022): 144-159.
Haris, Muhammad. "Kewenangan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II dalam Memberikan Penyuluhan Hukum atas Akta Risalah Lelang yang Dibuatnya." Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 17, no. 1 (2017).
Iryadi, Irfan. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 9, no. 3 (2020): 481.
Mallarangan, Kartini. "Reconstruction of the legality principle: The essence of the Pancasila spirit in criminal law reform." Rechtsidee 8 (2021): 10-21070.
Nurjanah, Anita. "Substansi Prinsip Profesionalisme Dalam Peran Notaris Sebagai Pejabat Umum Terhadap Pembuatan Akta Autentik." Cakrawala Repositori IMWI 6, no. 2 (2023): 1028-1036.
Purwantoro, Purwantoro, and Fatriansyah Fatriansyah. "Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Pembinaan dan Pngawasan Notaris." Recital Review 1, no. 2 (2019): 11-22.
Putra, Guntur Ilman, Siti Hasanah, and Firzhal Arzhi Jiwantara. "Penguatan Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam Pembinaan dan Pengawasan Notaris." Indonesia Berdaya 4, no. 2 (2023): 679-688.
Qamar, DR Nurul, MH SH, DR Andi Ifal Anwar, and MH SH. Dikotomi Kajian Ilmu Hukum. Nas Media Pustaka, 2023.
Subaidi, Joelman, and T. Yudi Afrizal. "Kedudukan Asas Legalitas dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora 1, no. 1 (2023): 65-77.
Sujalu, Akas Pinaringan, Heni Emawati, and Lisa Astria Milasari. Ilmu Alamiah Dasar. Zahir Publishing, 2021.
Syukri, Wildan. "Diskresi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris." Journal Law of Deli Sumatera 1, no. 1 (2021).
Syukri, Wildan. "Diskresi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Menunjang Tugas dan Fungsi Majelis Pengawas Notaris dan Majelis Kehormatan Notaris." Journal Law of Deli Sumatera 1, no. 1 (2021).
Toruan, Henry Donald Lbn. "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3 (2020): 435-458.
Toruan, Henry Donald Lbn. "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris." Jurnal Penelitian Hukum De Jure 20, no. 3 (2020): 435-458.
Yasim, Sulastri, Ika Novitasari, and S. Muchtadin Al Attas. "KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DALAM MELAKSANAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS DI SULAWESI BARAT." Jurnal Hukum Unsulbar 6, no. 2 (2023): 36-53.

Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.