Perlindungan Hukum Terhadap Narasumber Terkait Konten Berita yang Memuat Informasi Dugaan Tindakan Melawan Hukum
Abstract
The aim of this research was to analyze the legal protection of sources regarding news content that contains information about alleged unlawful acts. The research method used is a normative research method. The results of the research show that legal protection and the urgency related to ensuring legal protection for sources for information containing alleged unlawful acts are provided and ensured as part of the right or freedom of opinion and freedom of the press so that no one can make efforts to limit or prevent a source. who sees, hears and/or knows important information related to an event that contains information about alleged unlawful acts. Furthermore, based on this, the procedure that can be carried out to anticipate acts of spreading false news or containing elements of pollution can be carried out by reporting to the press council through a request for examination of journalistic works or activities that are suspected of violating the provisions governing the press and/or the Journalistic Code of Ethics.
Downloads
References
Alhakim, Abdurrakhman. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Dari Risiko Kriminalisasi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 89–106. https://doi.org/: https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.89-106.
Azrul Azwar, Made Warka & Evi Kongres. “Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Akibat Kesalahan Pemberitaan Oleh Pers.” Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum 9, no. 2 (2021): 250–60. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i02.p06.
Balqis, Darin Rania, and Zainuddin Muda Z Monggilo. “Doxing Sebagai Ancaman Baru Jurnalis Online: Menelisik Kasus Doxing Jurnalis Liputan6. Com.” Jurnal Komunikasi 14, no. 2 (2023): 133–44. https://doi.org/https://doi.org/10.31294/jkom.v14i2.15651).
Collins, Josua Satria. “Pers Sebagai Pilar Demokrasi Dalam Perspektif Islam.” Jurnal Hukum Lex Generalis 2, no. 2 (2021): 142–73. https://doi.org/https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/25.
Diantha, I Made Pasek. 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Prenada Media,.
Fuqoha, Fuqoha, Indrianti Azhar Firdausi, and Arga Eka Sanjaya. “Perlindungan Hukum Terhadap Intervensi Pemberitaan Dalam Kerangka Kemerdekaan Pers Nasional.” Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2019): 75. https://doi.org/https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v3i1.1436.
Jhon Corner, “Fake News, Post Truth and Media Political Change”, Sega Journals: Media, Culture & Society, Vol. 39, Issue 7, (2017): 1100-1107 DOI: https://doi.org/10.1177/0163443717726743
Manan, Bagir. 2014. Menjaga Kemerdekaan Pers Di Pusaran Hukum. Cet. Ke-III. Jakarta: Dewan Pers,.
Metro.tempo.co, "Laporkan Narasumber Tempo ke Polisi, KKJ Sebut Menteri Bahlil Mengancam Kemerdekaan Pers", URL: https://metro.tempo.co/read/1847993/laporkan-narasumber-tempo-ke-polisi-kkj-sebut-menteri-bahlil-mengancam-kemerdekaan-pers
Nugroho, Samsuri Bekti. 2015. Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas, Cet. Pertama. Jakarta: Dewan Pers,.
Nurdyantoro, Andri. “Pergeseran Etika Jurnalistik Dalam Pers Industri.” Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik 8, no. 2 (2018): 19–29. https://doi.org/https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPKP/article/view/280.
Pusparini, Dwi, and Gede Made Swardhana. “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender.” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 10, no. 1 (2021): 187. https://doi.org/https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01.p15.
Sahputra, Dedi. 2021. Dasar-Dasar Jurnalistik Di Era New Media. Medan: UMA Press,
Sahan, Meylisa Yuliastuti. “Masalah-Masalah Hukum Dan Kode Etik Komunikasi Di Indonesia.” Communication 10, no. 2 (2019): 223–32. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36080/comm.v10i2.899.
Solihat, Manap. “Diversifikasi Media Massa Dan Demokrasi Di Indonesia.” JIPSI-Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi UNIKOM 5, no. 2 (2016). https://doi.org/http://repository.unikom.ac.id/id/eprint/30956.
Surahman, Sigit, and Fuqoha Fuqoha. “: Jurnal Ilmu Komunikasi 5, no. 2 (2017). https://doi.org/https:// Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Pada Dewan Pers Di Kota Serang.” Lontar doi.org/10.30656/lontar.v5i2.491.
Voaindonesia.com, "Pengadilan Jakarta Menjatuhkan Hukuman 1 Tahun Penjara Terhadap Harymurti - 2004-09-16", URL: https://www.voaindonesia.com/a/a-32-a-2004-09-16-7-1-85487917/69776.html
Wartakotalive.com, "Video KPK Ajak Majalah Tempo Berikan Informasi Atas Kasus Bahlil Lahadalia”, URL: https://wartakota.tribunnews.com/2024/03/07/video-kpk-ajak-majalah-tempo-berikan-informasi-atas-kasus-bahlil-lahadalia
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Republik Indonesia Nomor XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers;
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, Lampiran Negara 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905;
Peraturan Menteri Penerangan Nomor 02/per/11/1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Wartawan
Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/per/mempen/1994 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers,
Surat Keputusan Menteri Penerangan Nomor 214 tentang Prosedur dan Persyaratan Untuk Mendapatkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers,
Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 229, 154, KB/2/VI/2021 Tahun 2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik sebagai Peraturan Dewan Pers
Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 tentang Standar Kompetensi Wartawan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law of Journal) by Faculty of Law Udayana University is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.