PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEKERJA SEKS KOMERSIAL DI INDONESIA

Abstract

Perbuatan prostitusi adalah perbuatan yang sudah jelas melanggar norma-norma yang ada di Indonesia baik itu penyedia jasa, pengguna jasa, ataupun penjajanya atau pekerja seks komersial (PSK) itu sendiri. Maraknya prostitusi di Indonesia diperkuat dengan kasus yang baru-baru ini yang muncul ke permukaan yang melibatkan seorang artis ternama Indonesia. Walau melanggar norma-norma yang ada, Hukum Indonesia belum bisa menjatuhkan pidana kepada para pekerja seks komersial karena belum ada aturan Hukum Nasional yang mengatur tentang hal tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat sejauh apa KUHP Indonesia mengatur tentang PSK dan untuk memberikan acuan terhadap penetapan hukum terhadap PSK di Indonesia kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) dan Pendekatan Kasus (The Case Approach) dengan cara mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan dan beberapa berita yang mengangkat permasalahan Prostitusi ini. Teknik analisis yang digunakan dalam jurnal ilmiah ini adalah dengan melakukan rekonstruksi hukum terhadap kekosongan norma dengan melakukan penemuan hukum menggunakan metode argumentum a contrario. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ditinjau dari KUHP Indonesia, ternyata Indonesia belum mengatur tentang PSK di Indonesia. Kekosongan hukum ini harus segera ditangani agar pemidanaan terhadap pekerja seks komersial bisa dilakukan. Beberapa daerah di Indonesia telah mengatur perihal tersebut. Peraturan Daerah ini menentang adanya para pekerja seks komersial. Namun karena hanya diatur di daerah, menyebabkan penegakannya bergantung terhadap wilayah dimana Peraturan Daerah tersebut berlaku dan sanksi yang diterapkan menjadi berbeda-beda sesuai dengan peraturan masing-masing daerah sehingga perlu segera ditetapkan ke dalam KUHP Indonesia agar tidak terjadi kekosongan norma.

Kata Kunci: kekosongan norma, prostitusi, pekerja seks komersial