Analisis Kewenangan Jaksa dalam Tindak Pidana di Bidang Pertanahan

Abstrak

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk melakukan analisis mendalam ketentuan tindak pidana bidang pertanahan serta menganalisis kewenangan kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana pertanahan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tindak pidana dalam bidang pertanahan, tercantum dalam Pasal 167 KUHP berkaitan dengan kejahatan terhadap penyerobotan tanah; Pasal 263, 264, dan 274 KUHP berkaitan dengan kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat; dan Pasal 385 KUHP berkaitan dengan Kejahatan penggelapan terhadap hak atas barang tidak bergerak seperti tanah, rumah sawah yang biasa disebut dengan kejahatan stellionaat. Kewenangan jaksa dalam kasus pertanahan di bidang pidana yaitu melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.atas adanya dugaan tindak pidana di bidang pertanahan yang memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 167, 242, 263, 264, 274, dan 385 KUHP.