Akibat Hukum Pengaturan Bukti Pendaftaran Dalam Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja

-

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pengesahan pendirian perseroan terbatas dan akibat hukum surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan badan hukum pendirian perseroan terbatas terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian hukum ini merupakan penilitian hukum normatif dimana dilakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menggunakan data sekunder sebagai data utama. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut : (1) Pengaturan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan UU Cipta Kerja Pasal 109 Ayat (2) yang mengatur bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran adalah sah; dan (2) Proses pengesahan Perseroan Terbatas tidak efektif dilaksanakan dalam mekanisme pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas Persekutuan Modal dapat menyebabkan pendirian badan hukum Perseroan Terbatas menjadi Batal Demi Hukum.