PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA TERHADAP PEMALSUAN PEMBAYARAN OLEH KONSUMEN

Abstract

Penulisan studi ini bertujuan untuk mengetahui formulasi perlindungan hukum bagi pelaku usaha terhadap pemalsuan pembayaran oleh konsumen. Studi ini dilakukan dengan penelitian normatif dengan memakai beberapa pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pembahasan studi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pelaku usaha terdapat 2 (dua) jenis yakni terdapat berbagai bentuk pemalsuan pembayaran baik dengan metode tunai maupun non-tunai. Selain itu, terdapat perlindungan preventif dengan adanya Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan Burgerlijk Wetboek dan perlindungan represif yang berupa penyelesaian sengketa di luar ranah pengadilan dan melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan dapat melalui ranah perdata maupun ranah pidana.

Kata Kunci : Pelaku usaha, pemalsuan pembayaran, konsumen, perlindungan hukum

ABSTRACT

The writing of this study aims to determine the formulation of legal protection for business actors against falsification of payments by consumers. This study is a normative research using legislative approach and conceptual approach. The discussion of this study shows that there are different methods of cash and non cash payment counterfeiting. Besides that, 2 (two) types of legal protection for business actors, namely preventive protection with the existence of Consumer Protection Act Number 8 of 1999 and the Burgerlijk Wetboek and repressive protection in the form of out-of-court dispute resolution and through the courts. Dispute resolution through the court can be done through the civil or criminal realm.

Keywords : Business actors, payment fraud, consumer, legal protection