PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DALAM JASA PELAYANAN MEDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kajian penyelesaian sengketa pasien dan upaya penyelesaian sengketa konsumen dalam jasa pelayanan medis berdasarkan Undang-Undang Kesehatan sebagai konsumen dari jasa pelayanan medis. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis empiris, Jenis Pendeketan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach) dengan teknik pengumpulan data menggali sumber-sumber suatu karya yang telah ada sebelumnya. Adapun hasil dari penelitian ini ialah, di dalam ke-22 bab Undang-undang Kesehatan diatur dengan jelas terkait berbagai hal-hal yang di bidang kesehatan mulai dari hal terkecil seperti definisi akan pengertian yang sering ditemui di dunia kesehatan, kemudian asas dan tujuan pembangunan kesehatan, hak yang diperoleh perseorangan dan juga kewajiban yang wajib ditanggung oleh perseorangan dalam pembangunan kesehatan dan pada upaya penyelesaian persengketaan pasien dapat dilakukan dengan jalur mediasi yang lumrah digunakan atau juga dengan jalur hukum. Dan disinilah undang-undang nomor 36 tahun 2009 mengambil perannya sebagai hukum yang mengatur peraturan terkait dunia kesehatan.

This study was conducted to find out how to study patient dispute resolution and consumer dispute resolution efforts in medical services based on the Health Law as consumers of medical services. The type of research used is empirical juridical law, the type of approach is the Legislative Approach (The Statute Approach) with data collection techniques to explore the sources of a work that has existed before. The results of this study are, in the 22 chapters of the Health Law, it is clearly regulated related to various matters in the health sector starting from the smallest things such as definitions of definitions that are often encountered in the world of health, then the principles and objectives of health development. In addition, the rights obtained by individuals as well as obligations that must be borne by individuals in health development and in efforts to resolve patient disputes can be carried out by means of mediation which are commonly used or also by legal means. And this is where law number 36 of 2009 takes on its role as the law that regulates regulations related to the world of health