EKSISTENSI SAKSI MAHKOTA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA DI INDONESIA BERDASARKAN ASAS NON SELF INCRIMINATION

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) eksistensi saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia berdasarkan asas non self incrimination; dan (2) perlindungan hukum terhadap saksi mahkota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Eksistensi saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di Indonesia berdasarkan asas non self incrimination sudah lazim digunakan. Kehadiran saksi mahkota baru dikatakan tidak bertentangan dengan asas non self incrimination jika dilakukan sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 199 jo. Pasal 200 Rancangan KUHAP versi Januari 2009; dan (2) Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota, seperti perlindungan terhadap saksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun kepada saksi mahkota diberikan juga keringanan hukuman bahkan dibebaskan dari penuntutan jika peranannya dianggap yang paling ringan.

 The objective of this research to reveal (1) the existence of a crown witness in the criminal justice process in Indonesia based on the principle of non self-incrimination; and (2) legal protection of crown witnesses. The result of this research indicates that (1) The existence of crown witnesses in criminal justice processes in Indonesia based on the principle of non-self-incrimination is commonly used. The presence of a new crown witness is said not to contradict the principle of non-self-incrimination if it is carried out in accordance with Article 199 jo. Article 200 of the January 2009 version of the Draft Criminal Procedure Code; and (2) Legal protection for crown witnesses, such as protection for witnesses as regulated in Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, however crown witnesses are also given leniency and even exemption from prosecution if their role is considered the lightest.