PENGATURAN TINDAK PIDANA KORUPSI: ANALISIS DISPARITAS PENANGGULANGAN PENJATUHAN PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana pada kasus tindak pidana korupsi yang menimbulkan disparitas dan konsep ideal agar tidak ada lagi disparitas pidana pada penjatuhan pidana tindak pidana korupsi dikaitkan dengan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan atau statute approach untuk menganalisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan disparitas putusan pidana meliputi faktor perundang-undangan; pribadi hakim; dan lingkungan yang mencakup faktor politik dan ekonomi dan konsep ideal agar tidak ada lagi disparitas pidana pada penjatuhan pidana tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara dibuatnya pedoman pemidanaan; mengkonstruksi kembali (rekonstruksi) pola pemikiran dan perilaku etik hakim; dan upaya untuk memutus perkara yang bebas tendensi.

The objective of this research to reveal factors that are considered by the judge in the criminal punishment on corruption cases which causes disparity and the ideal concept to avoid no more criminal disparity on the criminal punishment of corruption. The method used in this research uses normative juridical legal research with a statutory or statutory approach to analysis.  The result of this research indicates that factors that are considered by the judge in the criminal punishment on corruption cases which causes disparity included legislation factors; judge personal factors; and environmental factors which include political and economic factors and the ideal concept so that no criminal disparity on the criminal punishment of corruption can be done by the way made sentencing guidelines that can be used as a reference or guidelines for judges to impose criminal sanctions; constructing (reconstruction) patterns of thought and ethical behavior of judges; and an attempt to break free cases tendencies.