AKIBAT HUKUM TINDAKAN BANK YANG MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS JENIS POLA ANGSURAN KREDIT SECARA SEPIHAK
Abstract
Tujuan studi ini ditujukan untuk memberikan pemahaman terkait aspek hukum dari tindakan sepihak Bank Umum yang melakukan perubahan secara sepihak atas jenis pola angsuran kredit dan mengkaji akibat hukum yang muncul dari tindakan Bank Umum tersebut. Adapun studi ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang melakukan penelaahan terhadap permasalahan dengan studi kepustakaan. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, ditemukan bahwasannya pejanjian kredit yang dilangsungkan oleh pihak nasabah dan Bank Umum termasuk sebagai perjanjian standar dimana dikenal istilah “take it or leave it”. Kemudian terkait dengan akibat hukum yang muncul dari perbuatan sepihak Bank Umum yang melakukan perubahan pola jenis angsuran kredit secara sepihak ialah dapat dilakukanya upaya hukum oleh pihak nasabah baik secara litigasi dan non-litigasi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 UUPK yang pada pokoknya menentukan terkait penyelesaian sengketa di dalam dan di luar pengadilan.
The purpose of this study is to provide an understanding regarding the legal aspects of the unilateral actions of Commercial Banks which unilaterally make changes to the types of credit installment patterns and examine the legal consequences arising from the actions of Commercial Banks. This study is a legal research with a type of normative legal research that uses a statutory approach to review problems with a literature study. Based on the investigation conducted, it was found that the credit agreement entered into by the customer and the Commercial Bank is included as a standard agreement where the term "take it or leave it" is known. Then related to the legal consequences arising from the unilateral act of a Commercial Bank that unilaterally changed the type of credit installment pattern, namely legal action by the customer both in litigation and non-litigation as a form of legal protection for consumers in accordance with Article 47 and Article 48 of the Company Law. which in essence determines the settlement of disputes inside and outside the court.
