KAJIAN FORCE MAJEURE TERKAIT PEMENUHAN PRESTASI PERJANJIAN KOMERSIAL PASCA PENETAPAN COVID-19 SEBAGAI BENCANA NASIONAL
Abstract
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji klasifikasi force majeure dalam perjanjian komersial setelah ditetapkannya penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional non-alam melalui Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Hasil studi menunjukkan bahwa situasi bencana nasional ini tidak secara otomatis menghapus tanggung jawab para pihak dalam perjanjian komersial berdasarkan force majeure, dengan klasifikasi pembebasan dari biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari perjanjian tersebut, juga sebagai pelepasan para pihak dari pemenuhan prestasi yang dapat berdampak pada pembatalan perjanjian. Konsep force majeure dalam konteks bencana nasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No. 12 tahun 2020, termasuk dalam klasifikasi pelepasan tanggung jawab terbatas pada pembebasan biaya, kerugian, bunga, dan pelepasan pihak dari pemenuhan prestasi untuk sementara waktu, Force majeure bersifat relatif.
This article aims to examine the classification of force majeure in commercial agreements after the stipulation of the spread of COVID-19 as a non-natural national disaster through Presidential Decree No. 12 in 2020. This study uses a normative legal research method by using statute and conceptual approaches. The results of the study show that this national disaster situation does not automatically remove the responsibilities of the parties in a commercial agreement based on force majeure, with the classification of exemption from costs, losses, and interest arising from the agreement, as well as the release of the parties from the fulfillment of achievements that could have an impact on the cancellation of the agreement. The concept of force majeure in the context of national disasters as regulated in Presidential Decree No. 12 of 2020, included in the classification of the release of limited liability on the release of costs, losses, interest, and disposal of parties from the fulfillment of the achievements, for the temporary time, it is relative force majeure.