VICTIM-OFFENDER MEDIATION: PARADIGMA BARU RESTORATIVE JUSTICE DALAM BINGKAI PELINDUNGAN PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan penerapan Victim-Offender Mediation (VOM) sebagai salah satu bentuk praktik restoratif dalam upaya pelindungan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berusaha mengkaji implementasi UU TPKS dalam upaya pelindungan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia, serta konsep umum dan implementasi Victim-Offender Mediation yang tepat dalam upaya pelindungan perempuan korban kekerasan seksual. Implementasi UU TPKS belum maksimal karena terdapat oknum yang menyalahgunakan restorative justice, aparat penegak hukum dan masyarakat yang bias gender, dan arus politik hukum yang lambat dalam membuat peraturan pelaksana dari UU TPKS. Implementasi Victim-Offender Mediation dapat menjadi solusi untuk melindungi perempuan korban kekerasan seksual karena studi di Kanada menunjukkan praktek restoratif ini berhasil memenuhi kebutuhan dan hak-hak perempuan korban kekerasan seksual dan memberi mereka kepuasan yang berarti untuk proses penyembuhan dan pemulihan, serta dapat memberikan batasan yang tegas atas praktek restoratif yang boleh digunakan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual, sehingga menutup kemungkinan restorative justice disalahgunakan untuk melepaskan pelaku dari jerat hukum.

This study aims to examine the implementation of Law Number 12 of 2022 on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS) and the application of Victim-Offender Mediation (VOM) as a form of restorative practice in the effort to protect women victims of sexual violence in Indonesia. This is a normative legal study that seeks to analyze the implementation of UU TPKS in protecting women victims of sexual violence in Indonesia, as well as the general concept and proper implementation of Victim-Offender Mediation in this context. The implementation of UU TPKS remains suboptimal due to the misuse of restorative justice by certain individuals, gender bias among law enforcement and society, and a sluggish legal-political process in formulating implementing regulations. The implementation of Victim-Offender Mediation could serve as a solution to protect women victims of sexual violence, as studies in Canada show that this restorative practice successfully fulfills the needs and rights of female victims and provides them with meaningful satisfaction for healing and recovery. It also offers clear boundaries regarding which restorative practices may be applied in cases of sexual violence, thereby preventing the misuse of restorative justice as a means for perpetrators to escape legal accountability.