URGENSI PENGATURAN SATU DATA INDONESIA DALAM BENTUK UNDANG-UNDANG

Abstract

Tujuan studi ini untuk mengkaji penyelenggaraan Satu Data Indonesia yaitu sebagai acuan pelaksanaan dan pedoman instansi Pusat dan Daerah dalam pengelolaan data serta tersedianya data yang berkualitas serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah. Metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengolah bahan hukum tersebut yaitu metode analisis kualitatif, dengan melihat gejala-gejala di masyarakat mengenai penghapusan pencatatan efek kemudian dianalisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Hasil studi menunjukkan bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia banyak mengalami kendala, salah satu yang paling tampak adalah belum adanya data yang terintegrasi antar instansi pemerintahan. Mengingat kompleksitas manajemen data dan perlunya kerangka hukum yang kuat, jelas bahwa kebijakan saat ini akan mendapat manfaat dari peningkatan statusnya menjadi undang-undang. Peningkatan ini tidak hanya akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat untuk tata kelola data tetapi juga memastikan akuntabilitas dan kepatuhan yang lebih besar di berbagai sektor.

The purpose of this study is to examine the implementation of One Data Indonesia, which serves as a reference and guideline for central and regional agencies in data management also it aims to ensure the availability of quality data that is easily accessible and shareable among central and regional agencies. The method used to analyze and process the legal materials is qualitative analysis, which involves observing phenomena in society regarding the elimination of record-keeping effects and analyzing them based on positive law and existing theories. The results of the study indicate that the implementation of One Data Indonesia faces many challenges, one of the most prominent being the lack of integrated data among government agencies. Given the complexity of data management and the need for a strong legal framework, it is clear that the current policy would benefit from being elevated to national law status. This elevation would not only provide a stronger legal basis for data governance but also ensure greater accountability and compliance across various sectors.