LIABILITY BASED ON FAULT PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN KERACUNAN MAKANAN DAN MINUMAN KADALUARSA

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji bentuk lialibilty based on fault pelaku usaha terhadap 160 Jamaah Pengajian selaku konsumen yang mengalami keracunan makanan dan minuman kadaluarsa di Kediri. Penulisan ini memakai metode penelitian berupa yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa 160 Jamaah Pengajian sebagai korban berhak mendapatkan ganti rugi dari pelaku usaha yaitu Toko UD Tiga Putera, hal ini dikarenakan pelaku usaha dengan sengaja memberi dan menjual barang kadaluarsa. Terhadap hal tersebut, maka harus memberikan kompensasi kepada korban terkait kerugian yang diderita oleh para korban, apabila pelaku usaha menolak memberikan kompensasi, maka para korban dapat menempuh jalur litigasi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di pengadilan karena mengenai keracunan makanan terhadap konsumen telah termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

The purpose of this paper is to examine the form of liability based on fault of business actors towards 160 Pilgrims of the Study Group as consumers who experienced poisoning from expired food and drinks in Kediri. This paper uses a normative legal research method with a case approach. The results of this paper indicate that 160 Pilgrims of the Study Group as victims are entitled to compensation from the business actor, namely Toko UD Tiga Putera, this is because the business actor intentionally provides and sells expired goods. In this regard, compensation must be provided to the victims regarding the losses suffered by the victims, if the business actor refuses to provide compensation, the victims can take the litigation route through the Consumer Dispute Resolution Agency or file a lawsuit for unlawful acts in court because food poisoning against consumers has been stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Law Number 18 of 2012 concerning Food.